Dorongan Jakarta terhadap mobil listrik tidak lagi sekadar soal kebijakan di atas kertas. Kombinasi insentif pajak dan pembebasan ganjil genap membuat langkah Pemprov DKI terasa langsung bagi pengguna, sekaligus mengirim pesan bahwa transisi ke transportasi rendah emisi memang sedang dikejar serius.
Bagi pasar dan industri, sinyal seperti ini dinilai jauh lebih penting daripada sekadar wacana. Kepastian arah kebijakan membuat konsumen lebih tenang, sementara pelaku industri mendapat gambaran bahwa dukungan terhadap kendaraan listrik di ibu kota belum akan berubah dalam waktu dekat.
Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menilai keputusan Pemprov DKI menunjukkan konsistensi dalam mendukung transisi energi. Ia melihat Jakarta tetap memberi sinyal yang jelas kepada konsumen dan industri bahwa arah kebijakannya tidak bergeser.
Andry juga menilai langkah itu progresif, terutama karena regulasi nasional sudah mengeluarkan kendaraan listrik dari objek pajak daerah. Meski begitu, DKI tetap memilih memberi insentif, dan menurutnya hal itu memperlihatkan keberpihakan yang tegas pada percepatan ekosistem kendaraan listrik.
Manfaat yang terasa dari beli sampai pakai
Daya tarik utama kebijakan DKI, menurut Andry, ada pada gabungan insentif fiskal dan nonfiskal. Pembebasan pajak membantu meringankan biaya, sedangkan bebas ganjil genap memberi keuntungan praktis saat kendaraan dipakai sehari-hari.
Kombinasi itu dinilai efektif karena manfaatnya muncul di dua tahap sekaligus. Insentif fiskal biasanya memengaruhi keputusan awal pembelian, sementara insentif nonfiskal memberi keuntungan langsung ketika mobil sudah digunakan di jalan.
Di Jakarta, pembebasan ganjil genap punya bobot besar karena berkaitan langsung dengan mobilitas harian. Karena itu, fasilitas tersebut dianggap bisa memperkuat alasan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Bisa jadi contoh, tetapi tidak harus disalin mentah-mentah
Andry menilai kebijakan Jakarta berpotensi menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa penerapannya tidak perlu sama persis karena tiap daerah memiliki kapasitas fiskal dan kebutuhan transportasi yang berbeda.
Jakarta dinilai punya ruang lebih besar untuk bergerak agresif karena kapasitas fiskalnya kuat. Kondisi itu memungkinkan pemerintah daerah memberi insentif yang lebih luas dibanding wilayah dengan anggaran terbatas.
Daerah lain tetap bisa meniru semangatnya dengan menyesuaikan skema sesuai kemampuan masing-masing. Yang penting bukan menyalin seluruh desain Jakarta, melainkan mengambil prinsip dukungan yang paling relevan agar adopsi kendaraan listrik terus berjalan.
Bukan hanya soal pajak, tapi juga kualitas lingkungan
Kebijakan kendaraan listrik juga dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan semata pemberian insentif sesaat. Andry mengingatkan bahwa dorongan seperti ini perlu dibaca dalam konteks upaya menekan dampak lingkungan, terutama polusi udara di kawasan perkotaan.
Ia menyoroti bahwa biaya lingkungan sering kali tidak terlihat langsung dalam anggaran daerah. Padahal, dampak polusi udara dan beban lingkungan lain memiliki konsekuensi besar, sehingga dukungan pada kendaraan bersih dapat dipahami sebagai langkah untuk masa depan.
Dari sudut pandang itu, insentif kendaraan listrik tidak hanya dinilai dari sisi penerimaan daerah atau manfaat ekonomi jangka pendek. Ada dimensi kesehatan lingkungan dan kualitas hidup perkotaan yang ikut dipertaruhkan, terutama di kota besar seperti Jakarta yang menghadapi tantangan polusi udara yang kompleks.
Transportasi publik tetap harus berjalan seiring
Meski mendukung insentif kendaraan listrik, Andry menegaskan arah kebijakan transportasi tidak boleh berhenti di sana. Dorongan pada kendaraan listrik sebaiknya dibarengi dengan penguatan transportasi publik sebagai bagian dari strategi transportasi yang lebih besar.
Menurut dia, pembenahan transportasi umum tetap penting agar peralihan menuju mobilitas ramah lingkungan berjalan lebih menyeluruh. Kendaraan listrik dan transportasi publik tidak seharusnya diposisikan sebagai pilihan yang saling menggantikan.
Pendekatan yang terintegrasi dinilai lebih efektif untuk menjawab persoalan mobilitas perkotaan. Saat kendaraan listrik didorong, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat punya pilihan transportasi umum yang semakin baik.
Dalam kerangka itu, kebijakan DKI Jakarta dipandang bukan hanya sebagai pemberian insentif pada satu jenis kendaraan. Langkah ini juga bisa menjadi titik awal bagi daerah lain untuk membangun transisi transportasi yang lebih ramah lingkungan dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan terarah.
Source: otomotif.kompas.com-
-
-
-
