Di tengah peringatan Hardiknas, sorotan terhadap pendidikan di Jawa Timur tidak hanya tertuju pada perayaan seremonial. Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, justru menilai momen ini harus dipakai untuk melihat ulang ketimpangan yang masih lebar antara sekolah di kota dan di daerah.
Ia menyebut persoalan itu belum selesai karena layanan dasar pendidikan dan infrastruktur belum seimbang di seluruh wilayah. Dari pandangannya, kualitas pendidikan di Jawa Timur masih menunjukkan jurang yang jelas antardaerah dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.
Sekolah luar kota masih tertinggal
Deni menilai sekolah di wilayah perkotaan cenderung lebih siap dibanding banyak sekolah di daerah. Di sejumlah wilayah pinggiran, sekolah masih berhadapan dengan keterbatasan sarana, guru, dan akses teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran.
Kondisi itu membuat pengalaman belajar siswa tidak berjalan setara. Perbedaan mutu layanan pendidikan antara kota dan daerah, menurutnya, terlihat jelas dalam praktik sehari-hari di lapangan.
Jumlah guru besar, tetapi belum merata
Jawa Timur memiliki skala pendidikan yang besar dengan sekitar 345.454 tenaga guru dari jenjang SD hingga SMK. Namun, Deni menilai jumlah sebesar itu belum otomatis menjamin pemerataan karena distribusinya masih lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Masalahnya bukan hanya pada banyaknya tenaga pendidik, tetapi pada sebaran yang belum seimbang. Selama distribusi guru dan fasilitas masih berat ke pusat-pusat kota, kesenjangan layanan pendidikan akan tetap terasa.
Anggaran besar harus berdampak nyata
Dari sisi pembiayaan, Deni mengingatkan bahwa alokasi pendidikan di Jawa Timur mencapai sekitar Rp9,9 triliun atau 32,8 persen dari APBD 2025. Besarnya anggaran itu, menurutnya, harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sekolah dan siswa.
Ia menilai efektivitas penggunaan anggaran perlu diperkuat agar belanja pendidikan tidak berhenti pada angka besar di atas kertas. Fokus utama, kata dia, harus mengarah pada peningkatan mutu layanan pendidikan di lapangan.
Digitalisasi belum siap di semua sekolah
Selain pemerataan layanan dasar, Deni juga menyoroti transformasi digital yang belum berjalan seragam di Jawa Timur. Ia melihat kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi di sekolah masih timpang, terutama di luar pusat-pusat kota.
Masih ada sekolah yang menghadapi keterbatasan akses internet dan perangkat pendukung pembelajaran digital. Di tengah percepatan digitalisasi pendidikan, kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius karena akses terhadap teknologi sudah menjadi bagian penting dari kualitas pembelajaran.
Kebijakan pendidikan diminta lebih hati-hati
Dalam kesempatan itu, Deni juga menyinggung rencana penghapusan jurusan di jenjang pendidikan menengah. Ia meminta kebijakan tersebut dikaji dengan matang agar tidak membingungkan siswa dan tidak membuat mereka kehilangan arah belajar.
Menurut Deni, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan pembenahan serius dan berkelanjutan. Karena itu, ia menekankan perlunya kebijakan yang berbasis data dan dijalankan secara konsisten supaya manfaatnya benar-benar terasa di seluruh wilayah Jawa Timur.
Deni juga mendorong adanya integrasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Baginya, sistem pendidikan harus saling terhubung agar program tidak tumpang tindih dan tujuan perbaikan lebih mudah dicapai.
Source: pdiperjuangan-jatim.com
