Kekhawatiran terhadap Ebola membuat pemerintah Amerika Serikat mengubah cara menangani risiko dari Afrika. Alih-alih hanya menunggu kasus masuk ke dalam negeri, pemerintahan Donald Trump kini menyiapkan fasilitas medis khusus di Kenya untuk warga Amerika yang terpapar tetapi belum menunjukkan gejala.
Langkah itu diambil ketika wabah di Republik Demokratik Kongo terus memburuk. Washington menegaskan tidak ingin ada satu pun kasus Ebola yang berhasil masuk ke Amerika Serikat, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan sikap itu secara tegas.
Fasilitas yang dibangun di Kenya ditujukan bagi warga Amerika yang perlu segera keluar dari DRC. Dengan begitu, mereka bisa menjalani karantina lebih dekat ke lokasi wabah tanpa harus menempuh perjalanan panjang kembali ke Amerika Serikat.
Pejabat AS menyebut tempat itu tidak hanya berfungsi sebagai ruang isolasi sementara. Fasilitas tersebut juga diklaim mampu menangani seluruh spektrum Penyakit Virus Ebola, termasuk kebutuhan perawatan kritis.
Strategi menahan risiko sejak di luar negeri
Proyek karantina di Kenya dijalankan melalui kerja sama Kementerian Luar Negeri AS, Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Pentagon. Pemerintah tampak memilih pendekatan yang memindahkan titik awal penanganan risiko ke wilayah yang lebih dekat dengan zona wabah.
Dengan model seperti ini, penanganan awal tidak langsung dibawa ke sistem kesehatan domestik AS. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan pengetatan pengawasan di pintu masuk utama Amerika Serikat.
Bandara Internasional John F. Kennedy di New York ikut ditambahkan ke daftar lokasi pemeriksaan kesehatan khusus. Sebelumnya, pengawasan semacam ini sudah berlaku di Atlanta, Houston, dan Dulles.
CDC juga menerapkan Title 42 selama minimal 30 hari. Aturan kesehatan masyarakat itu membatasi masuknya warga non-AS yang sempat berada di DRC, Uganda, atau Sudan Selatan dalam 21 hari terakhir.
Kritik dari kalangan kesehatan
Rencana membangun fasilitas di Kenya langsung memicu penolakan dari sejumlah pakar kesehatan. Mereka menilai Amerika Serikat sebenarnya sudah memiliki jaringan rumah sakit khusus yang dianggap siap menangani Ebola di dalam negeri.
Jeremy Konyndyk, mantan direktur USAID saat wabah Ebola Afrika Barat 2014-2016, mengatakan pendekatan itu membuatnya terganggu. Menurut dia, kebijakan tersebut seolah memberi sinyal bahwa warga AS yang terinfeksi tidak akan mendapat dukungan di negara sendiri.
Dr. Krutika Kuppalli juga menilai langkah itu terlalu ekstrem. Ia menyebutnya “gila” dan memperingatkan adanya “konsekuensi mengerikan.”
Sikap serupa datang dari Lawrence Gostin dari Organisasi Kesehatan Dunia. Ia menilai rencana itu “ceroboh, tidak etis, & mungkin melanggar hukum.”
Pertanyaan dari Kenya dan pengawasan di kawasan
Di Kenya, kebijakan ini ikut memunculkan pertanyaan karena fasilitas tersebut dikhususkan bagi warga Amerika. Kementerian Kesehatan Kenya menegaskan bahwa setiap kerja sama internasional harus tunduk pada hukum nasional.
Pemerintah Kenya juga menekankan bahwa keselamatan warga Kenya dan petugas medis garda depan tetap menjadi prioritas. Sikap itu menunjukkan bahwa pengoperasian fasilitas asing di wilayah mereka tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan hukum dan perlindungan tenaga kesehatan.
Sementara itu, situasi di Afrika Tengah dan Afrika Timur masih belum stabil. Data pemerintah DRC mencatat 1.077 kasus suspek Ebola dengan 238 kematian suspek, sementara 121 kasus dan 17 kematian telah terkonfirmasi.
Uganda juga melaporkan tujuh kasus terkait wabah ini dengan satu kematian. Negara itu kemudian menutup sementara perbatasan darat dengan DRC secara segera.
Hanya tim penanggulangan Ebola resmi, operasi kemanusiaan, transportasi logistik pangan, dan personel keamanan esensial yang diizinkan melintas. Mereka pun wajib menjalani pemeriksaan kesehatan ketat dan isolasi selama 21 hari untuk menekan risiko penularan lebih lanjut.
Source: mediaindonesia.com-
-
-
-
