Jawa Timur tidak hanya mencatat penurunan kemiskinan ekstrem, tetapi juga menunjukkan bahwa perbaikan di lapangan mulai merembet ke indikator ekonomi lain. Pada 2025, angka kemiskinan ekstrem di provinsi ini turun hingga 0,29 persen dan berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,85 persen.
Capaian itu memberi sinyal bahwa intervensi sosial di Jawa Timur berjalan cukup efektif. Meski demikian, pekerjaan besar belum selesai karena ukuran keberhasilan sesungguhnya tetap berada pada seberapa jauh warga merasakan hidup yang lebih layak.
Tekanan hidup warga mulai berkurang
Dalam periode 2020–2025, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun 4,26 persen poin. Penurunan ini lebih besar dibanding capaian nasional yang berada di 3,05 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai hasil tersebut lahir dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Ia menyebut arah pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Timur sudah bergerak pada jalur yang tepat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Perubahan standar global tidak menghambat penurunan
Pencapaian Jawa Timur juga menarik karena terjadi saat standar garis kemiskinan ekstrem global berubah pada periode 2024–2025. Garis itu naik dari 1,99 dolar AS PPP menjadi 2,15 dolar AS PPP.
Di tengah penyesuaian tersebut, Jawa Timur tetap mampu menjaga tren penurunan. Khofifah mengatakan kondisi ini tidak lepas dari upaya pemerintah provinsi mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus memperluas kesejahteraan agar manfaat pembangunan tidak menumpuk pada satu kelompok saja.
Indikator lain ikut bergerak membaik
Perbaikan tidak berhenti pada angka kemiskinan ekstrem. Berdasarkan rilis BPS 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 tercatat 9,30 persen, turun dari 9,50 persen pada Maret 2025.
Pasar kerja juga menunjukkan arah yang lebih baik. Berdasarkan data BPS per Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur turun menjadi 3,55 persen dari 3,61 persen pada Februari 2025.
Lulusan vokasi mulai lebih terserap
Perbaikan pasar kerja terlihat pula pada lulusan pendidikan vokasi. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari 5,87 persen pada Februari 2025.
Khofifah menyebut lulusan SMK kini tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Menurutnya, hal itu menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat dan semakin banyak yang terserap dunia kerja.
Struktur ekonomi besar, tantangan pemerataan tetap ada
Secara ekonomi, Jawa Timur masih bertumpu kuat pada industri pengolahan yang menyumbang 31,45 persen. Sektor perdagangan menyumbang 18,77 persen, sedangkan pertanian berkontribusi 10,51 persen.
Provinsi ini juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi 14,40 persen. Di tengah peran ekonomi yang besar itu, perhatian pada pemerataan tetap menjadi ujian penting agar pertumbuhan tidak hanya terlihat di angka, tetapi juga terasa dalam kehidupan warga.
Khofifah menegaskan penanganan kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti pada pencapaian statistik. Ia menempatkan akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera sebagai ukuran yang lebih nyata bagi masyarakat.
Source: www.suarasurabaya.net
