Sebanyak 217 pekerja migran Indonesia dipulangkan KBRI Kuala Lumpur ke Tanah Air melalui penerbangan komersial dengan menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas. Dari jumlah itu, ada perempuan, anak-anak, orang sakit, serta PMI yang sudah lama berada di depot imigrasi dan memerlukan penanganan lebih cepat.
Pemulangan ini tidak hanya menyangkut perpindahan fisik dari Malaysia ke Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari perlindungan kemanusiaan bagi warga negara yang menghadapi situasi sulit. KBRI Kuala Lumpur menempatkan kepastian hukum dan hak dasar WNI sebagai dasar penanganan, terutama bagi mereka yang kasusnya berkaitan dengan kondisi kesehatan, usia, dan persoalan kemanusiaan lain.
Sebaran kedatangan ke lima daerah
Para PMI tersebut diarahkan ke lima titik debarkasi agar proses penyerahan dan penanganan lanjutan dapat berjalan lebih teratur. Rinciannya meliputi Mataram sebanyak 22 orang, Banda Aceh 37 orang, Medan 73 orang, Surabaya 27 orang, dan Jakarta 58 orang.
Skema itu juga memudahkan pendampingan setelah mereka tiba di Indonesia. Dengan pembagian tujuan debarkasi yang jelas, proses tindak lanjut tidak berhenti di bandara kedatangan, tetapi terhubung dengan daerah asal masing-masing PMI.
Berasal dari berbagai wilayah di Indonesia
Mereka yang dipulangkan berasal dari sejumlah daerah, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sebaran asal daerah ini menunjukkan bahwa persoalan pekerja migran di Malaysia menyentuh banyak wilayah di Indonesia.
Di balik proses kepulangan itu, terdapat latar belakang penempatan dan penanganan yang beragam. Sebagian dari mereka sebelumnya berada di 10 depot tahanan imigrasi di wilayah Semenanjung Malaysia sebelum diproses untuk dipulangkan.
Ada WNI hasil operasi penertiban di Selangor
Dalam gelombang kali ini, tercatat pula 49 WNI yang sebelumnya ditangkap dalam operasi penertiban Pendatang Asing Tanpa Izin di Setia Alam, Selangor, pada 3 April 2026. Keberadaan mereka memperlihatkan bahwa proses pemulangan juga berkaitan dengan hasil penertiban imigrasi di Malaysia.
Sebagian besar persoalan yang dihadapi para PMI berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian, termasuk overstay. Di samping itu, ada juga sejumlah kasus pidana yang membuat penanganannya menjadi lebih kompleks dan memerlukan koordinasi yang lebih hati-hati.
Koordinasi lintas otoritas jadi penopang utama
Pemulangan 217 PMI tersebut terlaksana berkat koordinasi antara KBRI Kuala Lumpur, Jabatan Imigresen Malaysia, dan Polis Diraja Malaysia. Di dalam negeri, KBRI juga berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar proses kepulangan berjalan tertib dan tersambung dengan pihak terkait di tanah air.
Kerja sama lintas negara itu menjadi kunci agar kepulangan tetap aman dan sesuai prosedur. Pada saat yang sama, penghormatan terhadap hukum negara setempat tetap dijaga tanpa mengabaikan perlindungan dasar bagi WNI dan PMI yang bersangkutan.
Kelompok rentan didahulukan dalam pemulangan
Fokus utama pada kelompok rentan menunjukkan bahwa pemulangan ini dipandang lebih dari sekadar urusan administrasi. KBRI Kuala Lumpur memberikan perhatian khusus kepada mereka yang memiliki kebutuhan perlindungan yang lebih besar, termasuk perempuan, anak-anak, orang sakit, dan PMI yang telah lama berada di depot imigrasi.
Pendekatan tersebut penting karena banyak PMI menghadapi situasi yang rumit selama berada di luar negeri. Karena itu, proses kepulangan diposisikan sebagai upaya memastikan mereka kembali dengan aman dan tetap memperoleh perlakuan yang layak.
Pemulangan 217 PMI ini juga tercatat sebagai gelombang ketiga sepanjang 2026, setelah langkah serupa dilakukan pada Februari dan Maret. KBRI Kuala Lumpur pun mengimbau WNI di luar negeri untuk patuh pada aturan yang berlaku serta memahami hak dan kewajiban selama bekerja atau tinggal di negara tujuan.
Source: www.beritasatu.com-
-
-
-
