Perdebatan soal Nutri-Level tidak hanya berbicara tentang label di kemasan, tetapi juga tentang kesiapan industri makanan dan minuman menghadapi perubahan cara penilaian produk. Di antara isu yang paling menonjol adalah pemanis buatan, karena aturan baru dapat mengubah posisi sebuah produk dalam klasifikasi yang ditetapkan.
Di sisi regulator, Nutri-Level dirancang sebagai alat edukasi agar konsumen lebih mudah memahami informasi gizi saat memilih produk pangan. Sistem ini menempatkan produk dalam level A sampai D berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak atau GGL, dengan warna hijau tua untuk kategori A dan merah untuk kategori D yang perlu dibatasi.
Namun, penerapan skema tersebut memunculkan kebutuhan penyesuaian yang tidak kecil dari pelaku usaha. Kementerian Perindustrian menilai industri makanan dan minuman perlu diberi waktu adaptasi sebelum kebijakan label pangan itu berlaku penuh, karena perubahan pada pelabelan depan kemasan akan berdampak pada proses produksi, komposisi produk, hingga strategi pengembangan.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria, menegaskan dukungan terhadap Nutri-Level tetap ada selama ruang transisinya memadai. Menurut dia, pelaku industri butuh waktu untuk menyelaraskan standar produksi dengan aturan baru yang akan tampil langsung di bagian depan kemasan.
Kebutuhan waktu itu menjadi penting karena industri tidak hanya harus memahami format label, tetapi juga menyesuaikan desain kemasan dan kepatuhan regulasi secara bertahap. Kemenperin memandang manfaat edukasi bagi masyarakat tidak akan berjalan optimal bila kesiapan teknis produsen belum terbentuk dengan baik.
Pemanis buatan jadi titik sensitif
Salah satu perhatian terbesar terletak pada penggunaan pemanis buatan. Sejauh ini, industri disebut sudah mengikuti ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait batas kandungan gula 6 gram per 100 mililiter.
Persoalan baru muncul karena pemanis buatan ikut memengaruhi klasifikasi produk di dalam skema Nutri-Level. Produk yang mengandung gula buatan disebut masuk kategori C, dan hal itu dinilai menimbulkan konsekuensi bagi produsen yang selama ini memakai alternatif pemanis untuk mendorong inovasi.
Kondisi tersebut membuat penyesuaian formula menjadi topik penting. Produsen tidak hanya menghadapi perubahan label, tetapi juga perlu menata ulang strategi pengembangan agar produk tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perbedaan aturan dan dampaknya bagi daya saing
Kemenperin juga menyoroti bahwa praktik di negara lain tidak selalu sama. Dalam penjelasan yang disampaikan, Singapura disebut masih memungkinkan produk dengan gula buatan berada di kategori B, sehingga perbedaan klasifikasi dapat memengaruhi daya saing produk di pasar.
Perbedaan itu menjadi alasan lain mengapa masa transisi dianggap penting. Bila aturan baru diterapkan terlalu cepat, industri dinilai berisiko menghadapi beban adaptasi yang besar, terutama pada produk yang mengandalkan pemanis buatan sebagai bagian dari inovasi.
Meski begitu, pemerintah tetap ingin menjaga arah kebijakan kesehatan publik. Karena itu, ruang dialog antara regulator dan pelaku usaha dipandang perlu agar pelaksanaan aturan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Arah kebijakan yang tidak bersifat melarang
Dari sisi Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar menjelaskan bahwa revisi aturan Nutri-Level menambahkan pelabelan gizi di bagian depan kemasan. Sistem ini dibagi ke dalam level A hingga D berdasarkan kandungan GGL, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang lebih sehat.
Taruna juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan larangan terhadap produk tertentu. Skema ini justru disebut memberi peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan pangan olahan yang lebih sehat dan semakin sesuai dengan kebutuhan pasar.
Bagi industri makanan dan minuman, situasi ini menuntut penyesuaian yang cepat namun tetap terukur. Karena itu, pembahasan soal waktu adaptasi, klasifikasi pemanis buatan, dan penerapan Nutri-Level menjadi bagian penting agar tujuan kesehatan publik tetap sejalan dengan keberlanjutan produksi dan inovasi industri.
-
-
-
-
