Pemutakhiran data kemiskinan di Jember kini menjadi perhatian karena hasilnya mulai membuka banyak kekeliruan dalam penyaluran bantuan. Dari proses verifikasi lapangan, pemerintah daerah menemukan ribuan data penerima yang sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Langkah ini juga membuat Jember dilihat sebagai daerah yang berani membongkar masalah lama dari akar persoalannya. Bagi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, pembenahan seperti ini penting agar program perlindungan sosial tidak terus meleset dari warga yang benar-benar membutuhkan.
Verifikasi besar-besaran di tingkat lapangan
Pemkab Jember menjalankan intervensi sosial berbasis data mikro By Name By Address atau BNBA. Pendekatan itu dipakai agar penyaluran bantuan dari APBN, APBD, hingga CSR perusahaan bisa lebih tepat sasaran.
Untuk memperkuat langkah tersebut, lebih dari 20 ribu ASN dilibatkan dalam verifikasi dan validasi lapangan. Proses ini berlangsung dari 17 April hingga 17 Mei 2025 untuk memutakhirkan data Desil 1.
Pemeriksaan dilakukan menggunakan 39 indikator kemiskinan. Petugas juga memanfaatkan teknologi digital berbasis web dan telepon pintar agar pendataan lebih terhubung dan cepat diperbarui.
Dari target yang ditetapkan, 96.126 kepala keluarga atau 98 persen berhasil diverifikasi. Capaian ini memberi gambaran bahwa pembenahan data dilakukan dalam skala besar, bukan sekadar penyesuaian administratif.
Banyak data penerima ternyata sudah tidak relevan
Hasil pengecekan lapangan menunjukkan masih ada data bantuan yang perlu dibersihkan. Sebanyak 16.766 warga penerima bantuan tercatat sudah meninggal dunia, sementara 10.703 keluarga diketahui telah pindah ke luar daerah.
Temuan itu menegaskan bahwa pemutakhiran data tidak bisa dilakukan sekali lalu selesai. Jika tidak diperbarui, bantuan berisiko terus mengalir ke nama-nama yang sudah tidak lagi layak masuk daftar penerima.
Bupati Jember Gus Fawait menekankan bahwa yang dibangun bukan hanya pendataan. Ia menyebut negara harus hadir lewat program yang benar-benar sesuai dengan kondisi warga di lapangan.
Jember jadi sorotan BP Taskin
Upaya Jember ini mendapat apresiasi dari BP Taskin. Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menyampaikan penilaian positif itu dalam agenda Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah di Jakarta.
Menurut Iwan, pengalaman Jember bisa menjadi rujukan strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu. Ia juga menyoroti perlunya validitas data sebagai persoalan utama yang masih harus dibenahi di tingkat nasional.
BP Taskin melihat masih ada tumpang tindih bantuan sosial yang membuat penguatan kualitas data dan koordinasi pusat-daerah harus berjalan lebih efektif. Karena itu, integrasi data secara menyeluruh dinilai sangat krusial agar perlindungan sosial benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Iwan juga berharap BP Taskin dapat berperan sebagai pusat orkestrasi dan integrasi data nasional. Dorongan itu sejalan dengan target pemerintah menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029.
Kondisi Jember dan gambaran nasional
Di tingkat nasional, data BPS menunjukkan angka kemiskinan masih berada di level 8,25 persen atau 23,36 juta jiwa per September 2025. Angka itu memperlihatkan bahwa persoalan data dan ketepatan program masih menjadi tantangan besar.
Di Jember sendiri, pembenahan data berjalan seiring penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan catatan BPS, tingkat kemiskinan daerah itu turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025.
Penurunan tersebut setara dengan 8,01 ribu jiwa yang keluar dari kemiskinan. Meski begitu, Jember masih tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah warga miskin terbesar kedua di Jawa Timur secara absolut, yakni 216,76 ribu jiwa.
Kondisi itu membuat pemutakhiran data menjadi semakin mendesak. Karena itu, langkah Jember kini tidak hanya dilihat sebagai urusan administratif daerah, tetapi juga sebagai contoh kerja terintegrasi yang dinilai bisa memperkuat efektivitas pengentasan kemiskinan di tingkat nasional.
