Jawa Tengah sedang menata strategi agar sentra pangan tetap kuat saat musim kemarau menekan wilayah rawan kekeringan. Pemerintah provinsi menyiapkan penguatan pipanisasi dan sumurisasi sebagai langkah utama untuk menjaga pasokan air tetap tersedia bagi pertanian.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan daerah. Ia juga menegaskan bahwa Jawa Tengah harus terus menjaga perannya sebagai salah satu penopang lumbung pangan nasional.
Di Boyolali, Luthfi menyebut Jawa Tengah telah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering atau setara 15,6 persen kebutuhan nasional. Angka itu menjadi alasan mengapa perlindungan lahan pertanian dan sumber air dipandang sangat penting ketika musim kemarau mulai meluas.
Luthfi meminta kabupaten dan kota segera melapor ke provinsi bila membutuhkan dukungan tambahan untuk menghadapi kekeringan. Menurut dia, penanganan harus bergerak cepat setelah daerah memetakan sumber kekeringan, sumber air, kebutuhan irigasi, dan infrastruktur pendukung pertanian.
Kolaborasi untuk menjaga pasokan air
Sejumlah wilayah di Jawa Tengah mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan. Karena itu, Luthfi mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lain.
Kerja bersama itu dinilai penting agar pasokan air dan produksi pertanian tidak terganggu. Luthfi juga telah berkoordinasi dengan TNI untuk memperkuat program pipanisasi dan sumurisasi di daerah yang membutuhkan.
Dalam skema penanganan air bersih, Polri akan dilibatkan menggunakan kendaraan tangki karena dianggap lebih mobilitas. Sementara untuk usulan pembangunan embung dan irigasi, Luthfi meminta jajaran TNI ikut memetakan wilayah yang memerlukan intervensi sumber air.
Langkah itu diarahkan supaya bantuan infrastruktur air benar-benar menyasar daerah pertanian yang paling rentan. Di beberapa wilayah lumbung pangan kawasan Solo Raya, dukungan irigasi, embung, sumur, dan mitigasi kekeringan juga sudah menjadi kebutuhan yang disuarakan.
Daerah pertanian minta dukungan lebih
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyampaikan Pemkab Wonogiri menjalankan program pembangunan 1.000 sumur pantek selama lima tahun untuk mengantisipasi kekurangan air. Pada tahun pertama, pembangunan mencapai sekitar 293 sumur, lalu bertambah sekitar 253 sumur pada tahun berikutnya.
Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyebut kondisi ketahanan pangan di wilayahnya masih aman karena surplus produksi beras melebihi kebutuhan masyarakat. Meski begitu, ia meminta perhatian khusus bagi daerah yang berperan sebagai lumbung pangan karena tantangannya lebih besar dibanding wilayah industri.
Menurut Sigit, daerah berbasis pertanian membutuhkan dukungan dan insentif agar produktivitas tetap terjaga. Ia menilai kebijakan itu penting supaya daerah penghasil pangan tidak menanggung beban sendiri saat menghadapi tekanan iklim dan biaya produksi.
Di Sukoharjo, Wakil Bupati Eko Sapto juga melaporkan kondisi pangan masih sangat aman. Pada 2025, Sukoharjo mencatat surplus beras sekitar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah 57 ribu ton dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.
Irigasi, satwa liar, dan perlindungan petani
Bupati Boyolali Agus Irawan menyoroti pentingnya perbaikan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, terutama di kawasan Merapi-Merbabu yang menjadi sentra sayuran. Ia menyebut masih ada lahan yang hanya bisa panen satu hingga dua kali setahun karena keterbatasan pasokan air.
Dengan perbaikan irigasi, frekuensi panen diharapkan naik menjadi tiga kali setahun. Agus juga menyoroti gangguan kera liar yang merusak tanaman warga di kawasan lereng Merapi-Merbabu.
Luthfi menegaskan pengendalian hama tikus tidak boleh dilakukan dengan aliran listrik karena berisiko membahayakan keselamatan petani. Untuk gangguan kera liar, Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menambah kuota penangkapan dan pengamanan satwa tersebut.
Ia mengatakan pengamanan kera tidak boleh dilakukan dengan membunuh satwa itu. Pemerintah provinsi akan bersurat kepada Menteri Kehutanan agar mendapat tambahan kuota tangkap dan pengamanan.
Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto juga menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian. Langkah itu menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan Jawa Tengah saat ancaman kekeringan mulai menguat.
Source: www.metrotvnews.com-
-
-
-
