Program insersi pendidikan perkoperasian di Jawa Tengah menempatkan koperasi lebih dekat dengan dunia sekolah, bukan lagi sekadar bahan pembahasan di ruang kebijakan. Dengan materi yang masuk ke pembelajaran formal, nilai gotong royong dan ekonomi Pancasila kini mulai dikenalkan sejak dini kepada peserta didik di berbagai jenjang.
Langkah ini menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah pertama yang menyisipkan materi koperasi ke dalam kurikulum pendidikan. Peluncurannya di Semarang sekaligus memunculkan dorongan agar daerah lain mengikuti jejak serupa, sehingga pendidikan perkoperasian tidak berhenti sebagai gagasan di atas kertas.
Koperasi diposisikan sebagai cara pandang ekonomi sejak sekolah
Menteri Koperasi Ferry Juliantoro menilai kebijakan tersebut penting karena dapat mengembalikan pemahaman generasi muda terhadap koperasi dan ekonomi Pancasila. Ia menekankan bahwa koperasi perlu dipahami sebagai badan usaha yang memuat semangat gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan, bukan hanya sebatas lembaga simpan pinjam.
Ferry juga melihat koperasi sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang masih bersekolah. Dari sudut pandang itu, insersi kurikulum dianggap sebagai langkah strategis agar pengenalan koperasi dimulai sejak bangku sekolah.
Materi dibuat masuk ke pelajaran yang sudah ada
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa program ini ditujukan agar generasi muda kembali mengenal koperasi sejak sekolah. Ia menegaskan koperasi adalah amanat UUD 1945, terutama Pasal 33, sekaligus sokoguru ekonomi yang perlu dipahami masyarakat.
Luthfi juga menyebut kebijakan ini sejalan dengan program pemerintah terkait Koperasi Merah Putih. Menurut dia, pendidikan koperasi tidak akan menambah beban belajar siswa karena materinya dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah tersedia.
Penerapan disesuaikan dari SD hingga SLB
Program Insersi Pendidikan Perkoperasian dijalankan dengan mengintegrasikan materi dan nilai koperasi ke dalam pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan. Pemerintah provinsi juga telah menyiapkan modul pendidikan perkoperasian serta membekali kepala sekolah, pengawas, dan guru untuk menjalankannya di satuan pendidikan.
Sasaran program ini mencapai sekitar 6,38 juta peserta didik di Jawa Tengah, mulai dari SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB. Di SD/MI, siswa dikenalkan pada nilai dasar koperasi dan gotong royong sebagai dasar pemahaman ekonomi kebersamaan.
Pada jenjang SMP/MTs, pembelajaran diarahkan pada organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi. Sementara itu, di SMA/SMK/MA, materi difokuskan pada praktik koperasi dan kewirausahaan agar siswa memperoleh gambaran yang lebih konkret tentang peran koperasi dalam kehidupan ekonomi.
Untuk SLB, implementasi program disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa insersi kurikulum dirancang agar materi koperasi tetap bisa diakses berbagai kelompok siswa, bukan disajikan dengan pola yang seragam.
Dukungan lintas sektor mengiringi peluncuran di Semarang
Peluncuran program di Semarang turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin. Kehadiran mereka menandai adanya dukungan lintas sektor terhadap upaya memasukkan nilai koperasi ke ruang pendidikan formal.
Dukungan itu memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pelopor dalam penguatan pendidikan perkoperasian. Di tengah banyak pembahasan ekonomi yang lebih sering berkisar pada pasar dan modal, daerah ini memilih menanamkan gagasan koperasi sejak sekolah sebagai bagian dari pembentukan cara pandang ekonomi generasi muda.
Source: jateng.antaranews.com
