Di Jawa Timur, penurunan kemiskinan ekstrem tidak lagi sekadar terlihat di angka, tetapi juga mulai tercermin pada kondisi sosial dan pasar kerja. Provinsi ini mencatat kemiskinan ekstrem tinggal 0,29 persen pada 2025, jauh di bawah rata-rata nasional yang masih 0,85 persen.
Capaian itu menarik perhatian karena laju penurunannya berlangsung konsisten sejak 2020. Data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Badan Pusat Statistik per 28 April 2026 menunjukkan angka kemiskinan ekstrem Jatim turun dari 4,55 persen pada 2020 menjadi 0,29 persen pada 2025.
Intervensi yang semakin tepat sasaran
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai hasil tersebut lahir dari kolaborasi lintas pihak yang berjalan efektif. Ia juga menekankan bahwa penguatan program yang langsung menyasar kelompok rentan menjadi kunci utama.
Dalam beberapa tahun terakhir, tren penurunannya tercatat bergerak stabil. Angka itu sempat berada di 2,23 persen pada 2021, lalu turun menjadi 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, dan 0,59 persen pada 2024.
Khofifah menilai capaian itu tetap terjaga meski ada penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dengan indikator 2,15 dolar AS PPP pada periode 2024–2025. Menurut dia, konsistensi penurunan menunjukkan program pengentasan kemiskinan di Jatim makin akurat menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Kemiskinan umum ikut menurun
Perbaikan di Jatim tidak berhenti pada kemiskinan ekstrem. Badan Pusat Statistik pada 5 Februari 2026 mencatat persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 sebesar 9,30 persen, turun dari 9,50 persen pada Maret 2025.
Bagi pemerintah provinsi, kondisi itu memperlihatkan arah pembangunan yang semakin inklusif. Fokusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesejahteraan dan menekan kemiskinan secara nyata.
Pasar kerja memberi sinyal positif
Perbaikan sosial itu juga berjalan seiring dengan membaiknya situasi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat 3,55 persen, turun dari 3,61 persen pada Februari 2025 dan lebih rendah dari rata-rata nasional 4,68 persen.
Di kelompok lulusan sekolah menengah kejuruan, pengangguran juga menurun menjadi 5,73 persen dari 5,87 persen pada Februari 2025. Khofifah menilai data tersebut menunjukkan lulusan SMK semakin sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih banyak terserap ke dunia kerja.
Pertumbuhan ekonomi ikut menguatkan ruang kebijakan
BPS pada 5 Mei 2026 mencatat ekonomi Jawa Timur pada triwulan I-2026 tumbuh 5,96 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu disebut tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional, sehingga memberi ruang lebih besar untuk memperkuat kebijakan sosial.
Struktur ekonomi Jawa Timur ditopang oleh industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen. Provinsi ini juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan porsi 14,40 persen.
Program sosial terus digerakkan
Khofifah menyebut hasil tersebut tidak lepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, komunitas masyarakat, dan relawan sosial. Menurut dia, kerja bersama semacam ini penting agar manfaat pembangunan tidak berhenti pada kelompok tertentu.
Sejumlah program strategis Pemprov Jatim terus diperkuat, mulai dari perlindungan sosial adaptif, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, hingga intervensi berbasis data P3KE. Pemerintah provinsi juga mendorong akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik agar warga memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat.
Khofifah menegaskan pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Ia menilai pemberdayaan berkelanjutan dibutuhkan supaya masyarakat bisa keluar dari kerentanan dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
Source: jatim.antaranews.com
