Penanganan sampah di Kota Bandung kini tidak hanya soal menahan beban yang terus menumpuk, tetapi juga soal memilih cara yang tepat agar situasi tidak makin kacau. Karena itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih untuk belum menetapkan status darurat sampah bagi Kota Bandung dan lebih dulu mendorong langkah nyata di lapangan.
Dedi menilai label darurat tidak boleh menjadi keputusan yang terburu-buru. Ia khawatir penetapan status itu justru memicu kepanikan, sementara yang lebih dibutuhkan saat ini adalah memastikan penanganan benar-benar berjalan efektif.
Tekanan terhadap Bandung memang sedang tinggi. Lonjakan volume sampah setelah libur panjang memperburuk keadaan kota yang sejak lama bergantung pada TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.
Di sisi lain, TPA regional itu juga dinilai semakin kritis. Dedi menyebut kapasitas Sarimukti diperkirakan sudah penuh dalam hitungan bulan ke depan, sehingga kebutuhan akan solusi cepat di tingkat daerah makin mendesak.
Solusi berbasis wilayah mulai disiapkan
Sebagai antisipasi, Pemprov Jawa Barat menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah yang akan ditempatkan di tiap kelurahan. Skema ini dipandang sebagai cara untuk mengurangi tekanan dari hulu sebelum sampah kembali menumpuk di tempat pembuangan akhir.
Dedi mengatakan alat pengolahan itu sudah diuji coba dan mampu menangani sampai 5 ton sampah per hari. Hasil olahannya juga disebut dapat dijadikan bahan bakar alternatif untuk industri.
Uji coba di Gedung Sate disebut berjalan baik dan hasilnya mulai dilirik sejumlah industri di Jawa Barat. Pemprov Jabar pun ingin memperluas penerapan teknologi tersebut ke berbagai daerah, termasuk Kota Bandung.
Namun, rencana itu tidak bisa dijalankan sendiri oleh provinsi. Dedi menegaskan pembiayaan perlu dibahas bersama wali kota karena beban biaya tidak mungkin ditanggung Pemprov Jabar sendirian.
Bandung masih dibayangi persoalan operasional
Situasi ini membuat pemerintah daerah dituntut menyiapkan langkah yang bisa langsung dipakai di lapangan. Pemprov Jabar melihat pendekatan berbasis kelurahan sebagai salah satu jawaban awal untuk mengurangi tekanan pengelolaan sampah di kota.
Dorongan itu muncul di tengah kondisi Bandung yang masih bergantung pada fasilitas pembuangan bersama. Selama kapasitas Sarimukti terus menyusut, opsi penanganan darurat akan tetap menjadi sorotan, meski Dedi memilih menunda label formalnya.
“Status darurat sampah akan kita lihat dulu, jangan dibikin menjadi buru-buru darurat nanti orang panik,” kata Dedi saat diwawancarai di Bandung. Ia menekankan bahwa prioritas utama adalah memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik lebih dulu.
Pemerintah provinsi kini mendorong pembahasan yang lebih konkret bersama Pemerintah Kota Bandung. Arah utamanya tetap sama, yakni mempercepat solusi yang bisa bekerja di lapangan sebelum persoalan sampah berubah menjadi krisis yang lebih besar.
Source: www.detik.com-
-
-
-
