Langkah hukum di Brasil untuk memangkas hukuman Jair Bolsonaro kini tertahan lebih dulu. Mahkamah Agung Brasil memutuskan menghentikan sementara jalan yang dapat mengurangi vonis 27 tahun penjara terhadap mantan presiden sayap kanan itu.
Keputusan tersebut membuat nasib Bolsonaro kembali bergantung pada pengadilan tertinggi Brasil. Hakim Alexandre de Moraes mengeluarkan penangguhan pada Sabtu sambil menunggu sidang penuh Mahkamah Agung yang akan menilai keberatan atas konstitusionalitas aturan baru itu.
Aturan yang memicu sengketa
Persoalan ini berawal dari aturan yang disahkan parlemen Brasil yang dikuasai kubu konservatif pada Desember. Ketentuan itu dinilai dapat berlaku bagi Bolsonaro dan terdakwa lain dalam kasus dugaan skema kudeta.
Isi aturan tersebut membuka peluang pengurangan masa hukuman bagi narapidana tertentu. Justru karena ruang itulah aturan itu segera memicu penolakan dan gugatan dari pihak yang menilai dasar hukumnya bermasalah.
Presiden Luiz Inacio Lula da Silva sempat memveto rancangan aturan itu pada Januari. Namun pada akhir April, sekutu Bolsonaro di Kongres berhasil membatalkan veto tersebut melalui pemungutan suara.
Setelah veto dibatalkan, sejumlah penggugat meminta Mahkamah Agung membatalkan undang-undang itu. Mereka menilai aturan tersebut inkonstitusional dan tidak layak dijalankan.
Dampak langsung bagi Bolsonaro
Penangguhan oleh de Moraes pada praktiknya membekukan proses permohonan pengurangan hukuman. Dampak yang sama juga berlaku bagi pihak lain yang sudah dihukum dan ingin memakai aturan tersebut.
Bolsonaro kini berusia 71 tahun. Ia divonis bersalah karena upaya tetap berkuasa setelah kalah dari Lula dalam pemilu 2022.
Pengadilan menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara pada September. Vonis itu menjadi salah satu titik paling tajam dalam pertarungan politik yang masih membelah Brasil.
Pendukung Bolsonaro menyebut putusan itu sebagai perburuan politik. Sementara itu, lawannya memandang vonis tersebut sebagai bentuk akuntabilitas yang juga harus berlaku bagi mantan presiden.
Banding yang belum meredakan tekanan
Tim hukum Bolsonaro pada Jumat mengajukan banding baru ke Mahkamah Agung. Mereka meminta putusan itu dibatalkan dan menyebutnya sebagai “miscarriage of justice”.
Langkah itu menambah rumit proses yang sejak awal sudah sarat tarik-menarik hukum dan politik. Selama pengadilan tertinggi belum memutus sah atau tidaknya aturan tersebut, peluang pengurangan hukuman Bolsonaro tetap tertahan.
Sengketa ini memperlihatkan bagaimana arena hukum dan politik saling bertemu di Brasil. Di satu sisi ada dorongan untuk membuka jalan keringanan hukuman, sementara di sisi lain ada penolakan keras terhadap dasar hukum yang digunakan.
Dengan status aturan yang masih menggantung, vonis 27 tahun terhadap Bolsonaro tetap berada di pusat perhatian. Putusan akhir Mahkamah Agung akan menentukan apakah jalan potong hukuman itu benar-benar terbuka atau tetap tertutup.
