Wacana penutupan program studi kependidikan dinilai tidak layak diambil sebagai langkah cepat. PW ISNU Jatim meminta pemerintah lebih dulu melakukan pengujian menyeluruh agar kebijakan yang lahir tidak hanya terlihat tegas, tetapi juga tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru di pendidikan tinggi.
Pelaksana tugas Ketua PW ISNU Jatim, Prof Dr M Afif Hasbullah, menekankan bahwa isu ini tidak bisa dibaca dari satu sisi saja. Menurut dia, pendidikan punya fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan industri dalam jangka pendek, sehingga keputusan yang menyentuh prodi kependidikan harus melalui pertimbangan yang matang.
Audit nasional sebelum keputusan diambil
ISNU Jatim mengusulkan agar pemerintah menggelar audit nasional berbasis data terlebih dahulu. Langkah ini dianggap penting untuk memetakan persoalan secara lebih utuh, termasuk melihat apakah sebuah program studi masih relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan apa penyebab lulusan bisa menganggur.
Afif menilai pemetaan seperti itu akan membantu pemerintah membedakan persoalan mutu lulusan dengan persoalan terbatasnya lapangan kerja. Jika dua hal itu dicampur, kebijakan yang muncul bisa melenceng dari akar masalah dan justru membebani kampus yang sedang berupaya berbenah.
Revitalisasi dianggap lebih masuk akal
Alih-alih menempuh penutupan secara tergesa-gesa, ISNU Jatim mendorong revitalisasi kurikulum pada prodi keguruan. Pembaruan yang dimaksud mencakup penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan industri, perkembangan teknologi digital, serta penguatan soft skills mahasiswa.
Pandangan itu menunjukkan bahwa mutu pendidikan tinggi tidak bisa diukur hanya dari jumlah lulusan. Proses belajar, kemampuan adaptasi, dan kesesuaian kompetensi dengan perubahan dunia kerja dinilai sama pentingnya dalam menyusun kebijakan yang berkeadilan.
Kontrol pembukaan prodi baru juga diminta diperketat
Selain soal prodi yang sudah berjalan, ISNU Jatim juga menyoroti pembukaan program studi baru. Organisasi ini meminta pemerintah menerapkan moratorium selektif dan evaluatif agar izin baru tidak dikeluarkan secara longgar.
Afif menegaskan bahwa standar kelayakan mesti lebih ketat supaya tidak terjadi penumpukan lulusan pada bidang tertentu akibat pengawasan yang lemah. Dengan pengaturan yang lebih disiplin, keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan kapasitas perguruan tinggi diharapkan tetap terjaga.
STEM, ilmu sosial, dan dukungan untuk prodi strategis
Dalam pandangan ISNU Jatim, arah pendidikan tinggi tidak seharusnya hanya mengikuti permintaan pasar kerja yang berubah cepat. Penguatan sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, bersama ilmu sosial dasar, disebut perlu menjadi fondasi jangka panjang di tengah transformasi digital.
Organisasi ini juga mengusulkan insentif dan afirmasi bagi prodi yang dinilai strategis. Bentuk dukungan itu dapat berupa pendanaan, peningkatan kualitas dosen, dan penguatan infrastruktur pendidikan, agar program studi yang dibutuhkan tidak sekadar bertahan tetapi benar-benar berkembang.
Forum nasional dinilai penting untuk merumuskan arah kebijakan
ISNU Jatim mendorong adanya forum kolaboratif nasional yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan organisasi profesi. Forum semacam ini diharapkan mampu merumuskan arah kebijakan pendidikan tinggi yang lebih konsisten dan tidak mudah bergeser karena tekanan sesaat.
Afif menilai pendidikan tidak boleh dipersempit menjadi pabrik tenaga kerja. Ia menegaskan bahwa pendidikan tetap harus melahirkan peradaban unggul yang memuat nilai kemanusiaan, moral, dan etika sebagai bagian dari pembangunan bangsa.
Sebagai komunitas akademik, ISNU Jatim memandang organisasi intelektual punya tanggung jawab moral untuk ikut mengawal arah kebijakan pendidikan. Karena itu, setiap keputusan tentang prodi kependidikan diharapkan lahir dari proses yang visioner, inklusif, dan berpijak pada kebutuhan jangka panjang Indonesia.
Source: www.inilah.com-
-
-
-
