Rangkaian investasi di Jawa Tengah terus menunjukkan hasil yang konkret, bukan hanya dari sisi nilai penanaman modal, tetapi juga dari serapan tenaga kerja. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di provinsi ini mencapai Rp23,02 triliun dan menyerap 92 ribu orang, sementara sepanjang 2025 nilainya disebut menembus Rp110 triliun.
Angka itu menjadi latar penting ketika Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa laju ekonomi daerah tidak bisa bergantung pada pemerintah provinsi semata. Ia meminta kabupaten dan kota ikut aktif membangun ruang investasi agar pertumbuhan tidak berhenti di pusat, melainkan bergerak dari bawah.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka Central Java Investment Business Forum dan UMKM Grande 2026 di Ballroom Po Hotel Semarang, Senin 11 Mei 2026. Di hadapan 35 bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Luthfi menilai setiap daerah perlu menyiapkan strategi masing-masing supaya investor melihat Jateng sebagai wilayah yang siap tumbuh.
Menurut Luthfi, kekuatan ekonomi Jawa Tengah akan semakin kokoh jika daerah bergerak serempak. Ia juga menempatkan forum seperti CJIBF dan UMKM Grande sebagai ruang penting untuk memperluas kerja sama ekonomi antardaerah dan dengan pelaku usaha.
Dorongan itu sejalan dengan capaian ekonomi provinsi yang juga menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,89 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 5,61 persen.
Bagi Luthfi, pertumbuhan tersebut memperlihatkan bahwa investasi punya dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Arus modal yang masuk tidak hanya menaikkan nilai investasi, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga.
Karena itu, ia menilai forum investasi tidak boleh dipandang sekadar agenda seremonial. Pertemuan seperti CJIBF dibutuhkan agar pemerintah, dunia usaha, dan daerah bisa bergerak selaras dalam menggerakkan ekonomi.
Untuk menjaga arus investasi tetap kuat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan sekitar 12 kawasan industri dan ekonomi khusus baru. Pengembangan kawasan ini ditempatkan dalam kerangka collaborative government antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Luthfi meminta arahan dari pemerintah pusat agar pengembangan kawasan tersebut bisa berjalan cepat. Menurut dia, dukungan lintas level pemerintahan menjadi kunci supaya peluang investasi benar-benar tumbuh dan memberi efek lebih luas bagi daerah.
Dengan arah kebijakan itu, Jawa Tengah berusaha memperkuat posisinya bukan hanya sebagai tujuan investasi, tetapi juga sebagai wilayah yang mampu menghubungkan pertumbuhan ekonomi daerah satu dengan lainnya. CJIBF 2026 pun diposisikan sebagai pintu untuk membuka jalur investasi baru yang bergerak dari daerah, oleh daerah, dan untuk penguatan ekonomi provinsi secara keseluruhan.
Source: radartegal.disway.id
