Langkah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang disebut tengah mengincar Bezalel Smotrich menambah panjang daftar pejabat Israel yang berada di bawah sorotan hukum internasional. Menteri Keuangan Israel itu berpotensi menjadi pejabat Israel ketiga yang dibidik lembaga tersebut setelah Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa tekanan terhadap kabinet Netanyahu tidak lagi berhenti pada level politik, tetapi juga masuk ke ranah hukum internasional. Di tengah perang Gaza yang masih memicu kecaman luas, perhatian terhadap dugaan pelanggaran kini meluas hingga ke salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemerintahan Israel.
Smotrich mengungkap bahwa ia menerima kabar mengenai proses rahasia itu dalam konferensi pers pada Selasa waktu setempat. Ia tidak menjelaskan siapa yang memberitahunya maupun sejauh mana permintaan surat perintah penangkapan tersebut sudah bergerak di ICC.
Dalam pernyataannya, Smotrich menuding ICC menjalankan langkah politik terhadap pejabat Israel. Ia menyebut proses itu tertutup dan bahkan menganggapnya setara dengan deklarasi perang.
“Dalam menghadapi deklarasi perang, kami akan melawan dengan keras,” ujarnya, seperti dikutip dari presstv.ir. Setelah itu, ia juga menyatakan akan membalas lewat kebijakan-kebijakan yang selama ini menuai kontroversi di wilayah pendudukan.
Sorotan atas kebijakan di wilayah pendudukan
Nama Smotrich tidak hanya muncul karena posisinya di kabinet. ICC disebut menaruh perhatian pada dugaan keterlibatannya dalam pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka serta pernyataannya yang dinilai mengarah pada genosida terhadap warga Gaza.
Salah satu langkah yang ikut disorot adalah rencana Smotrich untuk menandatangani perintah evakuasi bagi Khan al-Ahmar. Desa Palestina di Tepi Barat itu sudah lama terjebak dalam pertarungan hukum dengan otoritas Israel untuk mempertahankan keberadaannya.
ICC juga menyoroti dukungannya terhadap perluasan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan. Selain itu, pernyataan Smotrich tentang kelaparan warga Palestina di Gaza ikut masuk dalam perhatian karena ia pernah mengatakan kondisi itu bisa dianggap dibenarkan dan bermoral.
Tekanan yang tidak hanya datang dari ICC
Jika permintaan surat perintah penangkapan itu disetujui, Smotrich akan mengikuti jejak Netanyahu dan Gallant. Mahkamah sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua nama tersebut atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Tekanan terhadap Smotrich juga datang dari luar jalur ICC. Inggris bersama empat negara lain telah menjatuhkan sanksi kepadanya dan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir karena dianggap berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Smotrich dan Ben-Gvir juga sama-sama mendukung pendudukan permanen Gaza. Keduanya bahkan mendukung pembangunan kembali permukiman Yahudi di wilayah itu, yang sebelumnya ditinggalkan Israel pada 2005.
Pada Februari lalu, Smotrich juga menyetujui rencana untuk mengklaim wilayah luas di Tepi Barat sebagai properti negara. Di wilayah pendudukan tersebut, saat ini lebih dari 700 ribu warga Israel tinggal di permukiman ilegal.
Perang Gaza dan Tepi Barat masih membayangi
Konteks perang menjadi alasan utama mengapa upaya hukum internasional terhadap pejabat Israel terus menyedot perhatian. Sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, serangan Israel di Gaza disebut telah menewaskan lebih dari 72.800 warga Palestina dan melukai sedikitnya 172.700 lainnya.
Situasi di Tepi Barat juga terus memanas. Menurut data resmi, sejak Oktober 2023 pasukan militer dan pemukim Israel telah menewaskan sedikitnya 1.155 warga Palestina, melukai sekitar 11.750 orang lainnya, serta menangkap sekitar 22 ribu warga Palestina.
Di tengah rangkaian tekanan itu, nama Smotrich kini ikut masuk ke pusat sorotan ICC setelah Netanyahu dan Gallant. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perhatian dunia terhadap dugaan pelanggaran di wilayah Palestina kian menyasar lingkaran yang lebih luas di pemerintahan Israel.
Source: www.viva.co.id-
-
-
-
