Dorongan agar smelter segera beroperasi menjadi sorotan utama dalam pembahasan Komisi VII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Bagi Komisi VII, hilirisasi tidak cukup dinilai dari bangunan yang berdiri, karena manfaat ekonomi baru benar-benar terasa ketika fasilitas pengolahan mulai memproduksi.
Dalam rapat dengar pendapat itu, perhatian anggota dewan tertuju pada proyek-proyek industri pengolahan yang belum rampung. Mereka menilai penyelesaian tahap akhir menjadi penting agar nilai tambah mineral tidak terus tertahan di tengah jalan.
Sorotan pada progres proyek yang belum tuntas
Anggota Fraksi Golkar, Yusman, meminta pemerintah memberi penjelasan yang lebih rinci mengenai perkembangan proyek yang masih berjalan. Ia menyebut ada 14 perusahaan yang dibahas, dengan lima di antaranya sudah selesai, sehingga sisa proyek perlu dipantau lebih terbuka.
Menurut Yusman, informasi soal persentase penyelesaian akan membantu pengawasan terhadap proyek yang masih menuju tahap akhir. Ia juga menilai percepatan tetap penting karena industri pengolahan punya dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di daerah.
“Yang saya lihat dari 14 perusahaan ini ada yang sudah selesai lima. Ini mungkin perlu keterangan sedikit rinci progresnya sudah berapa persen untuk menuju selesai,” ujar Yusman.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa Komisi VII tidak hanya memeriksa target pembangunan fisik. Dewan juga ingin memastikan setiap proyek benar-benar bergerak menuju penyelesaian agar manfaatnya tidak tertunda.
Produksi dinilai lebih penting daripada sekadar berdiri
Nada serupa muncul dari Anggota Fraksi PAN, Alfont, yang meminta pemerintah terus mendorong proyek yang masih berjalan agar segera masuk fase produksi. Ia menilai keberhasilan hilirisasi harus diukur dari kemampuan fasilitas itu beroperasi, bukan semata dari selesainya konstruksi.
“Bagaimana caranya dipacu, didorong supaya smelter-smelter ini beres, produksi bisa jalan, kita mampu untuk mendorong perekonomian,” kata Alfont.
Bagi DPR, smelter yang sudah selesai namun belum berproduksi belum sepenuhnya menjawab tujuan hilirisasi. Karena itu, percepatan di tahap akhir dianggap krusial agar fasilitas yang dibangun bisa segera memberi efek ekonomi yang lebih luas.
Pemerintah tekankan hilirisasi tidak berhenti di pembangunan fisik
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa program hilirisasi nasional tidak hanya mengejar berdirinya fasilitas pengolahan. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa kesiapan operasional dan keberlanjutan industri juga menjadi perhatian utama.
Penjelasan itu menempatkan hilirisasi sebagai proses berlapis. Setelah proyek selesai, fasilitas tetap harus siap dijalankan dan mampu bertahan agar manfaat ekonominya benar-benar hadir.
Dalam rapat yang sama, pemerintah juga memaparkan kinerja penerimaan negara bukan pajak sektor minerba. Angkanya mencapai Rp48,95 triliun sepanjang Januari-April 2026, lalu naik menjadi sekitar Rp56 triliun per 15 Mei 2026.
Pengawasan terbuka dinilai penting
Komisi VII meminta perkembangan proyek industri pengolahan dijelaskan secara lebih rinci agar publik dan pembuat kebijakan dapat memantau kemajuan di lapangan. Pengawasan yang terbuka dinilai penting supaya proyek strategis tidak berhenti hanya di atas kertas.
Pembahasan ini memperlihatkan bahwa hilirisasi kini dipandang sebagai agenda yang harus menghasilkan output nyata. Selama fasilitas belum berproduksi penuh, dorongan untuk menuntaskan smelter tetap menjadi tekanan utama bagi pemerintah dan pelaku usaha.
Source: www.viva.co.id-
-
-
-
