Ketahanan harga energi bersubsidi kembali menjadi sorotan karena pemerintah memilih menahan kenaikan Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg hingga akhir tahun 2026. Keputusan itu menunjukkan bahwa perlindungan daya beli masyarakat masih ditempatkan di atas tekanan biaya yang datang dari pasar energi global.
Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut tetap berlaku bahkan bila Indonesia Crude Price atau ICP bergerak sampai US$100 per barel. Di tengah kondisi itu, pemerintah tetap harus menghadapi beban impor yang besar, terutama pada LPG, yang membuat ruang fiskal untuk energi bersubsidi tetap terasa sempit.
Impor LPG masih menjadi beban terbesar
Bahlil menyebut impor LPG sebagai salah satu tantangan paling berat dalam pengelolaan energi nasional. Biaya impor komoditas itu mencapai Rp137 triliun, sedangkan subsidi harga jual LPG 3 kg berada di kisaran Rp80 triliun hingga Rp87 triliun.
Kondisi tersebut membuat ketergantungan pada pasokan luar negeri belum mudah dikurangi dalam waktu dekat. Dari sisi produksi dalam negeri, kapasitas terpasang LPG disebut mencapai 1,9 juta ton, tetapi output maksimal yang bisa dihasilkan hanya 1,6 juta hingga 1,7 juta ton.
Selisih itu memaksa Indonesia tetap mengimpor sekitar 7 juta ton LPG per tahun. Keterbatasan kandungan propana dan butana dalam gas bumi Indonesia menjadi salah satu alasan utama mengapa pasokan domestik belum bisa menutup kebutuhan.
Harga di masyarakat dijaga, biaya keekonomian tetap tertekan
Walau harga untuk konsumen masih ditahan, tekanan pada keekonomian BBM belum hilang. Analis komoditas Wahyu Laksono menilai Pertalite berpotensi menghadapi tekanan itu bila harga minyak dunia bertahan di atas US$100 per barel.
Wahyu juga menyoroti pelemahan rupiah hingga Rp17.000 per dolar AS sebagai faktor tambahan yang ikut membebani subsidi. Dalam perhitungannya, harga keekonomian Pertalite bisa berada di kisaran Rp11.500 hingga Rp12.000 jika kondisi tersebut terus berlanjut.
Meski begitu, keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah karena dampaknya terhadap inflasi sangat besar. Artinya, harga jual kepada konsumen masih dapat dijaga stabil meskipun biaya pasar bergerak naik.
Jalan keluar jangka panjang mulai disiapkan
Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi. Salah satu langkah yang disorot adalah optimalisasi dimetil eter atau DME dari gasifikasi batu bara, serta perluasan pemanfaatan gas alam terkompresi atau CNG.
Di sektor bahan bakar kendaraan, pemerintah mempercepat implementasi bioetanol E20 yang ditargetkan berjalan pada 2028. Program itu diarahkan untuk menekan impor bensin yang masih tinggi.
Bahlil menyebut mandatori etanol E20 dapat memangkas impor secara signifikan. Menurut perhitungannya, jika impor bensin saat ini mencapai 20 juta, maka porsi 20 persen dari program tersebut bisa mengurangi sekitar 8 juta, sehingga sisa impor menjadi 12 juta.
Kuota subsidi 2026 sudah disiapkan
Besarnya kebutuhan energi bersubsidi juga terlihat dari kuota yang telah ditetapkan BPH Migas. Untuk Pertalite, kuota subsidi 2026 dipatok 29,26 juta kiloliter.
Untuk Solar, kuotanya ditetapkan 18,63 juta kiloliter, sedangkan LPG 3 kg berada di angka 8,31 juta ton. Angka-angka itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap energi bersubsidi masih sangat besar.
Dengan beban impor dan subsidi yang tetap tinggi, menjaga harga tetap stabil menjadi pilihan utama pemerintah untuk saat ini. Karena itu, Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg masih dipertahankan aman bagi konsumen hingga 2026.
-
-
-
-
