Kontrak baru Google dengan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat membuat posisi perusahaan itu di pasar AI keamanan nasional makin strategis. Namun, kerja sama ini juga langsung menyeret kembali perdebatan lama tentang seberapa jauh teknologi kecerdasan buatan boleh dipakai untuk kebutuhan militer tanpa mengaburkan batas pengawasan.
Perjanjian tersebut berkaitan dengan penggunaan AI di jaringan terklasifikasi, yakni lingkungan yang dipakai untuk menangani pekerjaan sangat sensitif. Di ruang seperti itu, alat AI dapat mendukung perencanaan misi dan penargetan senjata, sehingga setiap kesepakatan baru selalu memicu perhatian ekstra.
AI Google masuk ke jaringan sensitif
Alphabet, induk Google, kini resmi menjadi salah satu raksasa teknologi yang meneken kontrak dengan Pentagon pada 2026. Kesepakatan ini memperluas keterlibatan Google dalam ranah AI pertahanan yang paling sensitif, terutama karena menyangkut akses ke informasi rahasia.
Google bukan satu-satunya perusahaan yang masuk ke skema tersebut. Pentagon juga telah menjalin kerja sama serupa dengan OpenAI dan xAI milik Elon Musk untuk memasok alat AI yang dapat dipakai dalam lingkungan rahasia.
Sebelumnya, Pentagon juga meneken kesepakatan bernilai sekitar US$200 juta untuk tiap laboratorium AI pada 2025, termasuk untuk Anthropic, OpenAI, dan Google. Reuters melaporkan bahwa Pentagon juga menekan OpenAI dan Anthropic agar alat AI mereka tersedia di jaringan terklasifikasi tanpa standar batasan yang biasa berlaku bagi pengguna umum.
Batas penggunaan ikut diatur
Dalam perjanjian terbaru, Google diwajibkan membantu menyesuaikan pengaturan dan filter keamanan AI atas permintaan pemerintah. Klausul ini menjadi bagian penting karena menentukan bagaimana alat AI dipakai di lingkungan yang sangat sensitif.
Kontrak itu juga memuat larangan yang tegas. Teks perjanjian menyebut alat AI tidak dimaksudkan untuk dan tidak boleh digunakan dalam pengawasan massal domestik atau senjata otonom, termasuk pemilihan target, tanpa pengawasan dan kontrol manusia yang tepat.
Meski begitu, Google tidak memperoleh hak untuk mengendalikan atau memveto pengambilan keputusan operasional pemerintah yang sah. Artinya, perusahaan tetap menyediakan dukungan teknis, tetapi tidak diberi kewenangan untuk menghentikan keputusan operasional lembaga negara.
Penolakan datang dari internal
Kerja sama Google dengan pemerintah AS di bidang AI militer juga memunculkan penolakan dari dalam perusahaan sendiri. Ratusan karyawan Google sebelumnya mengirim surat terbuka kepada CEO Sundar Pichai untuk menghentikan kerja sama tersebut.
Surat itu juga ditandatangani lebih dari 20 direktur, direktur senior, dan wakil presiden. Di antara para penandatangan ada peneliti senior dari Google DeepMind, unit bisnis Google yang berfokus pada AI.
Fakta itu menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap proyek pertahanan ini tidak hanya datang dari luar. Di dalam perusahaan pun, ada kegelisahan soal bagaimana teknologi AI diposisikan dalam kerja sama militer.
Sikap resmi Google dan Pentagon
Departemen Pertahanan AS, yang kini disebut Departemen Perang oleh Presiden Donald Trump, menolak berkomentar mengenai masalah ini. Karena itu, rincian kerja sama masih banyak bergantung pada informasi dari pihak yang mengetahui pembahasannya.
Google menyatakan bahwa pihaknya mendukung lembaga pemerintah di seluruh proyek rahasia dan non-rahasia. Seorang juru bicara perusahaan juga menegaskan bahwa Google tetap berpegang pada konsensus bahwa AI tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik atau persenjataan otonom tanpa pengawasan manusia yang tepat.
Juru bicara Google menambahkan bahwa penyediaan akses API ke model komersial perusahaan, termasuk di infrastruktur Google, dengan praktik dan ketentuan standar industri merupakan pendekatan yang bertanggung jawab untuk mendukung keamanan nasional. Dengan kontrak baru ini, Google kini berada lebih dalam di pusat persaingan penyedia AI untuk kebutuhan pertahanan Amerika Serikat.
Source: www.cnbcindonesia.com
