Keluhan soal PKH dan BPNT yang belum cair pada penyaluran tahap 2 kembali muncul dari sejumlah keluarga penerima manfaat. Situasi ini membuat banyak penerima mempertanyakan mengapa bantuan yang sebelumnya tercatat aktif justru tidak masuk ke حساب mereka di periode awal penyaluran.
Penjelasannya berkaitan dengan pembaruan data yang dilakukan pemerintah secara rutin. Dari proses verifikasi dan validasi terbaru, sekitar 11.014 penerima PKH dan BPNT disebut sudah dicoret dari daftar resmi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
Data penerima terus disesuaikan
Pemerintah tidak mempertahankan daftar penerima secara tetap. Saat kondisi ekonomi keluarga berubah dan dinilai sudah lebih baik, nama tersebut bisa dikeluarkan agar bantuan tetap tepat sasaran.
Dalam pembaruan terbaru, keluarga yang masuk kategori lebih sejahtera akan kehilangan prioritas. Sebaliknya, kuota dapat dialihkan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan bantuan sosial tersebut.
DTSEN jadi acuan utama
Penentuan layak atau tidaknya penerima kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Basis data ini terhubung dengan NIK dan Kartu Keluarga sehingga pemeriksaannya lebih rinci.
Melalui DTSEN, pemerintah dapat melihat kecocokan data sosial dan ekonomi secara lebih detail. Status lama sebagai penerima tidak otomatis membuat bantuan tetap cair jika hasil penilaian terbaru menunjukkan kondisi yang sudah berubah.
Apa saja yang bisa membuat bantuan terhenti
Sejumlah indikator ekonomi dan administratif ikut memengaruhi keputusan pencoretan. Di antaranya adalah kepemilikan rumah atau tanah bersertifikat, pajak kendaraan yang masih aktif, dan tagihan listrik yang tinggi.
Status pekerjaan juga menjadi perhatian. ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan pegawai BUMD disebut sebagai kelompok yang dapat memengaruhi kelayakan penerimaan bansos.
Selain itu, pemerintah juga melihat kemampuan finansial dari sisi lain. Cicilan kendaraan, pinjaman bank, pinjaman koperasi, penggunaan paylater, saldo tabungan tertentu, hingga riwayat BI Checking dan catatan kredit OJK ikut menjadi bahan pertimbangan.
Penggunaan BPJS mandiri kelas 1 atau 2 juga termasuk dalam penilaian. Aktivitas keuangan yang dianggap tidak wajar, termasuk indikasi transaksi terkait judi online, turut disebut sebagai faktor yang dapat membuat bantuan tidak cair.
Posisi penerima berdasarkan desil
Masyarakat dibagi dalam kelompok desil sesuai tingkat kesejahteraan. Desil 1 berada pada kategori sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, dan desil 5 menengah bawah.
PKH umumnya menyasar warga di desil 1 sampai 4. Sementara BPNT ditujukan untuk desil 1 sampai 5, sehingga keluarga yang sudah naik ke desil 6 hingga 10 tidak lagi dianggap memenuhi syarat bantuan.
Faktor administratif tetap menentukan
Selain kondisi ekonomi, data administrasi juga berperan besar dalam pencairan. Bantuan bisa tertahan jika data tidak valid, alamat tidak ditemukan saat survei, atau penerima sudah meninggal dunia.
Pemerintah menegaskan bahwa bansos memiliki masa penerimaan terbatas, sekitar 5 tahun bagi setiap KPM. Karena itu, pembaruan data terus dilakukan agar PKH dan BPNT hanya diberikan kepada warga yang benar-benar masih masuk kategori membutuhkan.
-
-
-
-
