Transparansi dan kontrol aliran ekspor kini menjadi sorotan utama setelah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi dibentuk. Entitas ini diposisikan sebagai pintu masuk ekspor sumber daya alam yang lebih terpusat, dengan harapan alur perdagangan komoditas bisa lebih mudah diawasi.
Di balik pembentukan itu, pemerintah menempatkan DSI sebagai alat untuk menekan kebocoran penerimaan negara. Perhatian terbesar tertuju pada Devisa Hasil Ekspor dan praktik ilegal yang selama ini disebut memangkas potensi pemasukan.
Menurut Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, skema entitas tunggal berpeluang memperkuat devisa negara jika dijalankan dengan tata kelola yang rapi. Ia menilai model yang lebih terintegrasi dapat membantu pemerintah memaksimalkan penerimaan dari ekspor sumber daya alam.
Esther juga menyoroti bahwa potensi pemasukan negara bisa hilang akibat aktivitas ilegal. Karena itu, keberadaan DSI dinilai penting untuk mempersempit ruang kebocoran yang selama ini merugikan negara.
Daya tawar Indonesia ikut terdorong
Selain urusan penerimaan, DSI disebut dapat memberi dampak pada posisi Indonesia di pasar global. Esther melihat entitas besar seperti ini berpeluang membuat Indonesia memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam memengaruhi harga dan volume ekspor secara strategis.
Dengan posisi yang lebih solid dalam rantai perdagangan global, Indonesia tidak hanya dipandang sebagai pemasok bahan mentah. Ruang untuk memperjuangkan kepentingan nasional juga dinilai menjadi lebih besar.
Di sisi lain, DSI tidak hanya dikaitkan dengan devisa, tetapi juga dengan kebutuhan pasokan dalam negeri. Esther mengatakan entitas ini bisa membantu menjaga ketersediaan barang kebutuhan masyarakat sekaligus menekan risiko kelangkaan.
Jika pengaturan ekspor berjalan lebih terarah, stabilitas harga di pasar domestik juga berpeluang lebih terjaga. Hal itu dianggap penting agar kebutuhan dalam negeri tidak terganggu oleh dorongan ekspor semata.
Transparansi jadi syarat yang tidak bisa dilepas
Meski dipandang menjanjikan, manfaat DSI disebut hanya akan terasa bila transparansi dijaga ketat. Publik, menurut Esther, perlu melihat tata kelola perusahaan yang terbuka agar skema ekspor satu pintu tidak memunculkan persoalan baru.
Ia juga mengingatkan agar sistem yang terlalu terpusat tidak mematikan ruang gerak produsen lokal. Perusahaan eksportir kecil tetap membutuhkan ruang untuk bergerak cepat dan mencari pasar yang lebih luas.
Pembentukan DSI sendiri disebut sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam. Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa tujuan utamanya adalah memperkuat transparansi transaksi ekspor sumber daya alam nasional.
Rosan juga menyinggung praktik under-invoicing dan transfer pricing yang dinilai tinggi selama ini. Ia merujuk pada data yang disampaikan Presiden dari World Bank, dengan dua praktik itu menjadi perhatian karena bisa menekan nilai ekspor yang semestinya tercatat lebih optimal.
Dengan latar tersebut, DSI kini diposisikan sebagai mesin baru untuk menata ulang alur ekspor komoditas sumber daya alam agar lebih terbuka dan akuntabel. Tantangan berikutnya ada pada pelaksanaannya, terutama soal menjaga penerimaan negara tanpa mengganggu ruang sehat bagi pelaku usaha nasional.
Source: www.medcom.id
