Dorongan agar ASN di lingkungan DPRD Jatim meninggalkan kendaraan pribadi mulai diarahkan ke kebijakan yang lebih tegas. Sekretariat DPRD Jatim sedang menyiapkan edaran resmi untuk mendorong pegawai berangkat dengan transportasi umum, sementara mereka yang rumahnya dekat kantor disarankan memakai sepeda.
Langkah ini tidak hanya dimaksudkan untuk memudahkan mobilitas pegawai, tetapi juga terkait dengan efisiensi energi dan penghematan anggaran operasional. Selama ini imbauan serupa sudah berjalan, namun penerapannya akan dibuat lebih konsisten agar kebiasaan tersebut benar-benar menjadi pola kerja di lingkungan sekretariat.
Edaran resmi sedang disiapkan
Sekretaris DPRD Jatim Ali Kuncoro menjelaskan bahwa aturan tertulis tengah dirancang untuk mendukung penggunaan angkutan massal. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah memberi hari tertentu bagi ASN untuk wajib memakai transportasi umum.
“Akan kita bikinkan edaran resmi. Mungkin kami ambil hari Jumat untuk menggunakan transportasi massal. Kalau yang sekitaran kantor bisa menggunakan sepeda,” kata Ali Kuncoro dalam diskusi di lingkungan DPRD Jatim.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa arah kebijakan ini tidak lahir mendadak. Ajakan untuk beralih ke transportasi umum sudah lama ada, tetapi kini penegasannya sedang disusun agar lebih mudah diterapkan oleh seluruh pegawai.
Pegawai luar Surabaya diarahkan ke moda massal
Ali menyebut ASN yang tinggal di luar Surabaya lebih cocok memakai moda transportasi massal seperti kereta dan bus. Sementara itu, pegawai yang berada di kawasan Surabaya Raya dinilai memiliki akses yang lebih mudah ke kantor dengan dukungan transportasi publik yang sudah tersedia.
Ia juga menyoroti keberadaan Bus TransJatim di wilayah aglomerasi Surabaya sebagai salah satu pilihan mobilitas bagi pegawai. Dengan ketersediaan moda tersebut, penggunaan kendaraan pribadi diharapkan bisa berkurang secara bertahap tanpa membuat pegawai kesulitan menjangkau kantor.
Bersepeda jadi pilihan untuk jarak dekat
Untuk ASN yang tinggal tidak jauh dari kantor, sepeda dianggap sebagai opsi yang paling sesuai. Pilihan ini dipandang cocok untuk perjalanan singkat sekaligus membantu menekan penggunaan bahan bakar minyak.
Pendekatan tersebut juga memberi fleksibilitas karena jarak tempat tinggal pegawai tidak sama. Artinya, kebijakan mobilitas tidak dipaksakan dengan satu pola untuk semua orang, melainkan disesuaikan dengan kondisi perjalanan harian masing-masing ASN.
Efisiensi dijalankan lebih luas di lingkungan kantor
Dorongan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sejalan dengan kebijakan penghematan lain yang sudah lebih dulu berjalan di DPRD Jatim. Pemadaman listrik dan air dilakukan terutama pada malam hari di luar jam kerja, serta pada hari Rabu yang menjadi hari WFH ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Rangkaian langkah itu memperlihatkan bahwa efisiensi tidak hanya menyasar urusan perjalanan berangkat kerja. Pengurangan penggunaan fasilitas kantor dan dorongan memakai transportasi umum sama-sama diarahkan untuk menekan pemborosan energi di lingkungan kerja.
Dengan edaran resmi yang sedang disusun, ASN DPRD Jatim nantinya akan memiliki panduan yang lebih jelas mengenai pilihan transportasi harian. Mereka yang tinggal jauh diarahkan ke transportasi massal, sedangkan pegawai di sekitar kantor didorong memilih sepeda sebagai cara yang lebih hemat dan sesuai kebutuhan perjalanan.
Source: jatim.tribunnews.com-
-
-
-
