Banyak warga masih mengira status miskin otomatis membuat nama mereka masuk daftar penerima PKH atau BPNT. Namun, penentu utamanya kini bukan sekadar pengakuan kondisi ekonomi, melainkan posisi keluarga dalam desil kesejahteraan yang tercatat di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Dengan skema ini, Kemensos mengarahkan bantuan kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan terlebih dahulu. Desil 1 sampai 4 menjadi prioritas untuk PKH dan Program Sembako, sehingga warga di luar kelompok itu dapat tidak lolos meski merasa layak menerima bantuan.
Desil menjadi dasar penyaringan penerima
Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi. Penilaian itu mencakup pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset keluarga.
Di dalam DTSEN, tingkat kesejahteraan dibagi menjadi 10 desil. Desil 1 berada di posisi paling bawah dan mewakili 10 persen keluarga dengan kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 adalah kelompok dengan kesejahteraan paling tinggi.
Karena penilaian dilakukan lewat data resmi, status penerima tidak ditentukan dari perkiraan pribadi. Sistem ini dipakai agar bantuan mengalir ke keluarga yang paling membutuhkan sesuai hasil pemeringkatan kesejahteraan.
Siapa yang diprioritaskan dan siapa yang masih punya peluang
Kemensos menempatkan desil 1 hingga 4 sebagai kelompok utama penerima bansos PKH dan BPNT. Sementara itu, desil 5 masih dapat masuk sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI-JK.
Pembagian tersebut menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak dibagi secara merata ke semua kelompok. Pemerintah memakai pemeringkatan agar penyaluran lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masing-masing lapisan masyarakat.
Artinya, warga miskin yang merasa layak tetap bisa tidak tercantum jika data kesejahteraannya berada di luar prioritas utama. Inilah yang membuat pengecekan data menjadi penting sebelum menunggu pencairan bantuan.
Cara mengecek status penerima lewat layanan resmi
Masyarakat dapat memeriksa status penerima bansos dan kelompok desil melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan NIK 16 digit sesuai KTP lalu mengisi kode verifikasi yang tampil di layar.
Setelah data dimasukkan, pengguna cukup menekan tombol “Cari Data” untuk melihat status penerima dan kelompok desil. Jika kode verifikasi tidak terbaca, tombol refresh bisa dipakai untuk mendapatkan kode baru.
Layanan ini membantu warga mengetahui posisinya tanpa harus menunggu informasi dari pihak lain. Karena data dalam sistem menjadi dasar utama penentuan penerima, hasil pengecekan daring menjadi rujukan penting bagi masyarakat.
Besaran bantuan yang diberikan
Untuk Program Sembako atau BPNT, bantuan disalurkan sebesar Rp200 ribu per bulan. Jika dicairkan per tahap tiga bulanan, nilainya menjadi Rp600 ribu.
Besaran PKH berbeda-beda sesuai kategori penerima manfaat. Ibu hamil dan ibu nifas menerima Rp750 ribu, anak usia dini 0-6 tahun juga Rp750 ribu, sedangkan lansia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat masing-masing memperoleh Rp600 ribu.
Bantuan bagi siswa juga mengikuti jenjang pendidikan. Siswa SD sederajat mendapat Rp225 ribu, siswa SMP sederajat Rp375 ribu, dan siswa SMA sederajat Rp500 ribu.
Ada pula kategori korban pelanggaran hak asasi manusia berat yang menerima bantuan tertinggi sebesar Rp2,7 juta. Skema nominal ini menunjukkan bahwa nilai bantuan disusun berdasarkan kelompok sasaran dan kebutuhan masing-masing.
Penyaluran dan pembaruan data penerima
Penyaluran bansos dilakukan bertahap melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Karena mekanismenya bertahap, jadwal pencairan bisa berbeda antar daerah meski program yang diterima sama.
Jika masyarakat menilai data bansos tidak sesuai dengan kondisi terbaru, pembaruan dapat diajukan melalui desa, kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi Cek Bansos. Jalur ini penting agar data penerima tetap selaras dengan keadaan di lapangan.
Dengan sistem berbasis desil, Kemensos menempatkan bantuan pada keluarga yang dinilai paling membutuhkan berdasarkan data kesejahteraan. Di saat yang sama, warga tetap bisa memeriksa dan memperbarui statusnya melalui layanan resmi yang disediakan.
-
-
-
-
