Perbaikan data penerima bantuan sosial kini tidak lagi bergantung pada proses yang lambat dan terpencar. Pemerintah menyiapkan Perlinsos Digital agar warga bisa mengecek kelayakan bantuan secara cepat, bahkan koreksi data disebut dapat selesai dalam satu hari.
Langkah ini muncul di tengah masalah lama yang masih membayangi penyaluran bansos, yakni data penerima yang belum rapi. Dewan Ekonomi Nasional menilai kondisi itu membuat banyak warga miskin belum masuk daftar, sementara sebagian warga yang tidak layak justru masih tercatat menerima bantuan.
Masalah utama ada di data
Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshori Yusuf, menyebut data acuan yang belum diperbarui menjadi salah satu penyebab besar salah sasaran bansos. Karena itu, distribusi anggaran jaminan sosial di lapangan tidak berjalan optimal.
DEN mencatat exclusion error masih sangat tinggi, mencapai 70 persen. Artinya, 70 persen orang yang berhak menerima bantuan justru belum mendapatkannya. Di sisi lain, inclusion error juga belum kecil, dengan 40 persen masyarakat yang seharusnya tidak layak tetap menerima bansos.
Perlinsos Digital disiapkan untuk mempercepat koreksi
Perlinsos Digital Terintegrasi disiapkan sebagai jalan untuk memperbaiki situasi tersebut. Melalui sistem ini, warga dapat mendaftar mandiri hanya dengan NIK, lalu langsung memeriksa apakah mereka memenuhi syarat bantuan.
Jika ada data yang tidak sesuai, warga juga bisa mengajukan sanggah. Proses koreksi itu disebut dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu hari, sehingga pembaruan data tidak perlu menunggu terlalu lama.
Arief menilai pendekatan ini menjadi solusi taktis untuk mempercepat perbaikan penyaluran bantuan. Dengan mekanisme yang lebih cepat, pemerintah diharapkan bisa menutup celah salah sasaran yang selama ini masih besar.
Data lintas lembaga digabungkan
Kecepatan verifikasi dalam sistem ini ditopang oleh Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP. Melalui interkoneksi tersebut, data dari banyak lembaga dikumpulkan agar pengecekan penerima bantuan lebih akurat.
Data yang terhubung mencakup DTSEN, Dukcapil, PLN, ATR/BPN, Korlantas/Samsat, BKN, serta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Integrasi lintas lembaga ini menjadi dasar penting untuk membenahi kualitas data penerima bansos.
Uji coba diperluas jauh lebih besar
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, mengatakan perluasan uji coba pada Juni mendatang akan menguji sistem dalam skala yang jauh lebih besar. Tahap ini menyusul uji coba perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.
Cakupan baru itu disebut 42 kali lipat dari wilayah percontohan awal. Daerah yang masuk uji coba antara lain Medan, Surabaya, Makassar, Denpasar, Sumedang, Sleman, dan Manokwari.
Perluasan ini ditargetkan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga. Sebarannya mencakup wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Indonesia Timur.
Pendampingan warga ikut disiapkan
Rahmat Danu Andika, Tenaga Ahli DEN, menyebut sistem ini dibangun dengan pendekatan yang berpusat pada warga. Karena itu, pemerintah daerah juga menyiapkan puluhan ribu agen lokal untuk membantu proses registrasi di lapangan.
Agen tersebut berasal dari pendamping Program Keluarga Harapan, kader dasawisma, hingga perangkat desa. Dengan dukungan itu, pemerintah berharap warga lebih mudah mengakses layanan dan ketepatan sasaran bansos meningkat melalui data yang lebih terhubung serta lebih mudah diverifikasi.
Source: teknologi.bisnis.com-
-
-
-
