Pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini berjalan dengan tumpuan dana yang datang dari banyak jalur sekaligus. Namun, besarnya anggaran itu membuat satu hal menjadi sangat penting: setiap rupiah harus diawasi agar benar-benar masuk ke kebutuhan warga yang paling mendesak.
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan bahwa pemulihan tidak bisa bergantung pada satu sumber saja. Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan transfer keuangan daerah atau TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak.
Dana tersebut disebut sudah seluruhnya ditransfer dan kini berada di pemerintah daerah. Posisi itu membuat kabupaten, kota, dan provinsi memegang kendali langsung atas pemanfaatannya, sehingga pengawasan menjadi faktor utama agar penggunaan anggaran tidak melenceng dari prioritas lapangan.
Dana besar, pengawasan ikut diperketat
Tito menekankan bahwa fokus saat ini bukan hanya soal menyalurkan dana, tetapi juga memastikan perencanaannya sesuai kebutuhan nyata masyarakat terdampak. Dalam konteks pemulihan pascabencana, kebutuhan itu tidak berhenti pada perbaikan bangunan.
Pemulihan juga harus menyentuh pangan, layanan sosial, hunian, pendidikan, dan pemulihan ekonomi dasar yang menjadi penopang hidup warga. Karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dari skema percepatan yang sedang dijalankan.
Pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bergerak serentak untuk memastikan proses pemulihan berjalan lebih cepat. Pola kerja seperti ini diperlukan karena banyak sektor harus pulih secara bersamaan, bukan menunggu satu bidang selesai lebih dulu.
Dukungan mengalir ke sektor yang paling dekat dengan warga
Di sektor pertanian, Kementerian Pertanian telah menyalurkan lebih dari Rp877 miliar. Dana itu dipakai untuk optimalisasi lahan, rehabilitasi pertanian pascabencana, dan pembangunan irigasi di tiga provinsi terdampak.
Dukungan sosial juga ikut digenjot. Kementerian Sosial mencatat bantuan sebesar Rp896,2 miliar dengan realisasi penyaluran 96,75 persen, yang mencakup isi hunian, jaminan hidup, dan stimulan ekonomi bagi para penyintas.
Sementara itu, BNPB menyalurkan bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang senilai total Rp655,18 miliar. Bantuan ini menjadi salah satu penopang utama bagi ribuan keluarga untuk memulai lagi perbaikan tempat tinggal dan menata aktivitas sehari-hari.
Pendidikan ikut masuk jalur percepatan
Pemulihan juga bergerak ke sektor pendidikan melalui Kemendikdasmen. Lembaga itu telah menyalurkan bantuan revitalisasi pendidikan sebesar Rp2,94 triliun untuk 3.058 kegiatan revitalisasi sekolah di tiga provinsi terdampak.
Penyaluran tahap pertama disebut telah mencapai lebih dari Rp1,96 triliun. Percepatan ini turut diperkuat melalui kerja sama dengan TNI AD untuk membantu pembangunan fasilitas pendidikan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemulihan dipacu secara bersamaan di banyak lini. Tujuannya agar layanan dasar di wilayah terdampak bisa kembali berfungsi tanpa harus menunggu sektor lain selesai lebih dulu.
Pemulihan diarahkan agar tepat sasaran
Besarnya aliran dana memang membuka peluang percepatan, tetapi juga menuntut ketelitian lebih tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan. Itulah sebabnya pengawalan terhadap TKD Rp10,6 triliun menjadi sangat penting, terutama karena dana tersebut sudah berada di pemerintah daerah.
Dengan dukungan anggaran lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah kini memegang peran besar dalam menyesuaikan pemanfaatan dana dengan kondisi nyata di lapangan. Tantangan berikutnya ada pada bagaimana setiap program benar-benar mendorong pulihnya hunian, pertanian, layanan sosial, dan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Source: www.medcom.id-
-
-
-
