Penerapan Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Tengah tidak cukup dilihat dari banyaknya makanan yang dibagikan. Ahmad Luthfi menilai ukuran keberhasilan program juga harus menyentuh hal yang lebih dekat dengan meja makan anak, mulai dari kesesuaian menu hingga keamanan pangan.
Gubernur Jawa Tengah itu menekankan bahwa evaluasi MBG tidak boleh hanya berhenti di pemerintah pusat. Daerah, menurut dia, justru perlu ikut masuk karena paling memahami kondisi nyata di lapangan.
Pandangan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta. Di forum itu, Luthfi meminta pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki tanggung jawab bersama dalam mengawal program MBG.
Daerah dinilai paling tahu kebutuhan lapangan
Luthfi melihat posisi pemerintah daerah sangat penting karena mereka berhadapan langsung dengan sekolah, keluarga, dan ketersediaan bahan pangan setempat. Karena itu, evaluasi yang hanya datang dari pusat dinilai belum cukup untuk membaca persoalan di lapangan secara utuh.
Ia juga meminta satuan tugas di tingkat kabupaten/kota turun lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan MBG. Satgas diminta memastikan program berjalan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.
Bagi Luthfi, pengawasan seperti ini penting karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Perbedaan itu terlihat dari bahan pangan yang tersedia, kebiasaan konsumsi, dan karakteristik anak penerima program.
Menu tidak bisa diseragamkan begitu saja
Salah satu perhatian Luthfi tertuju pada menu MBG yang menurutnya tidak bisa dipukul rata untuk semua daerah. Ia menilai perbedaan wilayah membuat pendekatan menu harus lebih lentur agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing tempat.
Karena alasan itu, ia mendorong pendampingan dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK. Peran PKK dianggap penting untuk melihat kecocokan menu, kebiasaan makan anak, dan bagaimana makanan itu diterima peserta didik.
Luthfi mencontohkan pendampingan PKK dalam MBG di Solo sebagai pola yang dapat diterapkan di daerah lain. Pendekatan para ibu, menurutnya, lebih dekat dengan kebutuhan anak sehingga bisa memperkuat pelaksanaan program di lapangan.
Keamanan pangan ikut jadi sorotan
Selain menu, Luthfi menempatkan keamanan pangan sebagai bagian yang tidak boleh dipisahkan dari evaluasi MBG. Ia menilai pembahasan program harus mencakup kualitas makanan yang diterima peserta didik, bukan sekadar jumlah distribusinya.
Dalam pandangannya, sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS juga perlu masuk dalam penilaian. Dua aspek itu dianggap penting untuk memastikan produk yang diterima anak layak, aman, dan sesuai standar.
Dengan memasukkan unsur keamanan dan standar pangan, evaluasi MBG menjadi lebih menyeluruh. Program tidak hanya dinilai dari penyaluran makanan, tetapi juga dari mutu dan kelayakannya di tingkat penerima manfaat.
Pengawasan dibangun lewat kerja bersama
Luthfi mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga ikut membaca kebutuhan lokal secara lebih rinci. Menurut dia, kedekatan daerah dengan sekolah dan masyarakat membuat evaluasi bisa lebih tepat sasaran.
Karena itu, ia meminta provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah membangun rasa tanggung jawab bersama atas jalannya program. Satuan tugas daerah pun diminta benar-benar mengawal pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.
Pendekatan ini diarahkan agar program pangan bergizi tersebut selaras dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan melibatkan daerah, TP PKK, dan satgas kabupaten/kota, pelaksanaan MBG di Jawa Tengah diharapkan lebih peka terhadap perbedaan kebutuhan anak di tiap wilayah.
Source: www.jpnn.com-
-
-
-
