Peringatan May Day di Balikpapan tahun ini menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan masih menjadi perhatian utama buruh. Di tengah acara yang berlangsung tertib dan kondusif, mereka menegaskan kembali tuntutan agar sistem outsourcing dihapus karena dinilai membuat pekerja terus berada dalam ketidakpastian.
Di forum yang digelar di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Jumat (1/5), suara buruh tidak hanya berhenti pada penolakan outsourcing. Mereka juga membawa agenda kenaikan Upah Minimum Kota serta dorongan agar hubungan industrial di daerah itu menjadi lebih adil dan memberi perlindungan kerja yang lebih kuat.
Aspirasi yang menguat di hadapan pemerintah kota
Ratusan perwakilan buruh hadir bersama jajaran Pemerintah Kota Balikpapan dalam peringatan May Day 2026 tersebut. Bagi serikat pekerja, momentum itu menjadi kesempatan untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka anggap terus berulang.
Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Balikpapan menilai sistem alih daya membuat perlindungan pekerja semakin rapuh. Perwakilannya, Budi Satria, menyebut banyak buruh harus menunggu perpanjangan kontrak dari tahun ke tahun.
Kondisi itu, menurut dia, membuat pekerja sulit merasa aman saat bekerja. Serikat buruh pun memandang kepastian kerja harus diperkuat agar pekerja tidak terus berada di bawah skema yang mereka nilai merugikan.
Respons dari wali kota
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyatakan dukungan atas aspirasi yang disampaikan buruh. Meski begitu, ia menegaskan bahwa aturan outsourcing berada di bawah kewenangan pemerintah pusat sehingga daerah tidak bisa memutuskan langsung.
Rahmad mengatakan pemerintah kota akan menampung aspirasi tersebut dan meneruskannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ia menilai suara dari daerah tetap penting agar pembahasan ketenagakerjaan tidak berhenti di pusat.
Dalam kesempatan yang sama, Rahmad juga menyinggung pengalamannya di dunia kerja dan manajemen usaha. Ia mengatakan pengalamannya membuat dirinya memahami persoalan buruh dari sisi pekerja maupun pengusaha.
“Saya hadir bukan hanya sebagai wali kota, tetapi juga bagian dari keluarga besar buruh,” ujar Rahmad. Ia menambahkan, saat mengelola perusahaan, ada kebijakan pengangkatan karyawan tetap bagi pekerja berprestasi setelah dua tahun bekerja.
Kenaikan UMK tetap jadi tuntutan penting
Selain penghapusan outsourcing, buruh juga tetap menempatkan kenaikan UMK sebagai agenda penting. Mereka menilai peningkatan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan perlindungan kerja agar hubungan industrial di Balikpapan menjadi lebih adil.
Rahmad mengaitkan isu ketenagakerjaan dengan kondisi ekonomi Balikpapan yang disebut stabil, tetapi tetap membutuhkan pembenahan berkelanjutan. Ia menyebut angka kemiskinan berada di kisaran 1,8 persen dan pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi serta keterbukaan lapangan kerja.
Menurut Rahmad, stabilitas ekonomi daerah perlu dijaga melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Ia menilai hubungan industrial yang sehat akan membantu menjaga iklim usaha sekaligus melindungi kepentingan buruh.
Dialog dipilih sebagai jalan utama
Rahmad mengajak buruh untuk terus mengedepankan komunikasi langsung dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Ia menilai dialog terbuka memberi peluang lebih besar untuk menemukan solusi konkret dibandingkan penyampaian aspirasi tanpa pertemuan langsung.
Peringatan May Day 2026 di Balikpapan pun berlangsung lancar hingga akhir acara. Koordinasi antara serikat pekerja, pemerintah kota, dan aparat keamanan membuat kegiatan itu berjalan tertib meski tuntutan yang disuarakan tetap tegas.
Source: mediaindonesia.com-
-
-
-
