Rencana pengalihan impor bahan baku gula rafinasi ke BUMN langsung memunculkan pertanyaan tentang arah kebijakan yang lebih efisien atau justru semakin tertutup. Di tengah kebutuhan menjaga pasokan, skema ini dinilai tidak cukup hanya mengganti pelaku impor, karena dampaknya terhadap biaya, persaingan, dan tata kelola akan sangat menentukan hasil akhirnya.
Jika BUMN ditempatkan sebagai satu-satunya importir, pasar berisiko terkonsentrasi pada satu tangan. Situasi seperti ini dapat melemahkan tekanan persaingan, padahal kompetisi selama ini menjadi salah satu faktor yang mendorong efisiensi dan perbaikan layanan.
Efisiensi harus dibuktikan lebih dulu
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Hermanto Siregar, menilai kebijakan ekonomi semestinya bertumpu pada produktivitas dan efisiensi. Karena itu, perpindahan dari swasta ke BUMN baru bisa dianggap masuk akal jika ada bukti nyata bahwa mekanisme baru tersebut lebih murah dan menghasilkan output yang lebih baik.
Hermanto menekankan bahwa kajian objektif perlu dilakukan sebelum kebijakan dijalankan. Tanpa dasar evaluasi yang jelas, keputusan ini berisiko memunculkan persoalan baru alih-alih memperbaiki keadaan yang sudah ada.
Dari sudut pandang ekonomi, penunjukan BUMN sebagai satu-satunya importir juga dapat dipahami sebagai bentuk monopoli pemerintah. Dalam kondisi itu, ruang kompetisi mengecil dan dorongan untuk efisiensi maupun inovasi ikut melemah.
Persoalan gula tidak berhenti di pintu impor
Hermanto juga mengingatkan bahwa masalah gula nasional tidak sesederhana siapa yang memegang izin impor. Akar persoalan tetap berada pada struktur produksi yang belum efisien, baik di sisi kebun tebu maupun pabrik gula.
Di sektor hulu, produktivitas kebun tebu masih perlu digenjot lewat teknologi budidaya dan penggunaan bibit unggul. Sementara di sisi hilir, modernisasi pabrik gula dibutuhkan agar proses pengolahan lebih efisien dan mutu produk ikut meningkat.
Ia mencontohkan Australia dan China yang sudah memakai teknologi pengolahan gula yang lebih maju. Indonesia, menurut dia, masih memiliki ruang untuk mengejar ketertinggalan melalui impor teknologi serta perbaikan tata kelola industri.
Biaya tinggi ikut menekan daya saing
Selain masalah teknologi, beban biaya overhead turut disebut menjadi penghambat. Jika biaya tidak langsung itu terlalu besar, harga pokok produksi akan naik dan gula domestik semakin sulit bersaing dengan produk impor.
Hermanto juga menyoroti soal mutu. Gula impor kerap dipandang lebih bersih dan memiliki standar produksi yang lebih baik, sehingga lebih mudah diterima pasar. Dalam konteks itu, persoalan daya saing tidak hanya menyangkut harga, tetapi juga kualitas yang dirasakan konsumen.
Kesiapan BUMN agribisnis ikut disorot
Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Ayip Said Abdullah, menilai penguatan tata kelola BUMN agribisnis harus menjadi syarat awal jika pemerintah ingin mengejar swasembada gula. Ia mempertanyakan kesiapan BUMN di sektor agro yang dinilai belum menunjukkan kinerja sehat dan berkelanjutan.
Ayip menyoroti PT Sinergi Gula Nusantara atau Sugar Co yang masih menghadapi persoalan kerugian dan inefisiensi. Ia menyebut perusahaan itu mencatat rugi hingga Rp 680 miliar sepanjang 2025, di tengah tekanan impor gula yang besar, termasuk gula rafinasi yang beredar di pasar.
Menurut dia, masalah BUMN gula tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam perusahaan. Biaya transaksi yang tinggi, struktur organisasi yang gemuk, dan beban non-operasional disebut ikut menggerus ruang untuk meningkatkan produktivitas.
Swasembada perlu bertahap dan diawasi ketat
Ayip menilai target swasembada gula akan sulit dicapai jika pendekatan kebijakannya tidak diubah. Karena itu, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan sebelum rencana baru diterapkan agar pemerintah tidak mengulang pola lama yang berujung pada inefisiensi.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang kuat agar BUMN tidak menjadi alat bagi kepentingan tertentu. Tanpa kontrol yang tegas, kebijakan yang semestinya memperkuat industri justru bisa memunculkan masalah baru di rantai pasok gula.
Untuk peta jalan swasembada, Ayip menyarankan langkah bertahap seperti menaiki tangga. Tahap awal dimulai dari perbaikan lahan, peningkatan produktivitas, dan penguatan kelembagaan petani, lalu diikuti kenaikan produksi domestik secara perlahan sambil menekan impor secara terukur.
Di tengah dorongan memindahkan impor gula rafinasi ke BUMN, ujian utamanya tetap sama: apakah kebijakan ini mampu menciptakan efisiensi yang lebih baik dan memperkuat daya saing, atau justru membuka ruang baru bagi biaya yang membengkak dan pasar yang makin terkonsentrasi.
-
-
-
-
