Akurasi data menjadi sorotan utama dalam penyaluran bantuan sosial, dan di titik inilah Badan Pusat Statistik atau BPS memegang peran paling menentukan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penentu desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional bukan pendamping Program Keluarga Harapan, bukan pula kepala daerah, melainkan BPS.
Penegasan itu muncul untuk meluruskan pemahaman yang keliru di lapangan. Gus Ipul menilai masih ada anggapan bahwa bupati, wali kota, atau pendamping PKH dapat menentukan langsung kelompok kesejahteraan penerima bantuan, padahal kewenangan akhir berada pada lembaga statistik negara.
BPS menjadi penentu klasifikasi desil
Dalam penjelasannya, Gus Ipul menyebut BPS sebagai pihak yang menetapkan klasifikasi desil DTSEN. Desil ini dipakai untuk membagi masyarakat ke dalam sepuluh lapisan kondisi sosial ekonomi yang menjadi dasar penting dalam penyaluran bantuan sosial.
Pembagian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai angka administrasi, tetapi juga sebagai rujukan agar kebijakan sosial lebih terarah. Dengan klasifikasi yang tepat, bantuan dan subsidi negara diharapkan mengalir kepada warga yang benar-benar memenuhi kriteria.
Gus Ipul juga mengaitkan peran BPS itu dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Lewat mandat tersebut, BPS bertugas menetapkan desil satu sampai desil sepuluh secara nasional sebagai dasar pengelolaan data sosial pemerintah.
Pendamping PKH tetap punya peran, tetapi bukan penentu akhir
Meski tidak memegang keputusan akhir tentang desil, pendamping PKH tetap disebut memiliki fungsi penting. Mereka berada dekat dengan warga, sehingga dapat membantu mengirimkan data lapangan, mengecek kondisi masyarakat, serta menyampaikan usulan atau sanggahan jika ada ketidaksesuaian pada Keluarga Penerima Manfaat.
Gus Ipul menilai peran itu tidak bisa dianggap kecil karena pendamping memang bekerja langsung di lapangan. Informasi yang mereka bawa dapat membantu proses koreksi ketika ditemukan data yang tidak lagi sesuai dengan keadaan terbaru.
Namun, ruang kerja pendamping hanya sebatas membantu pembaruan data. Penetapan desil tetap tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pendamping PKH, kepala daerah, atau pihak lain di luar BPS.
Data sosial tidak pernah benar-benar diam
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa data kemiskinan dan kondisi sosial warga selalu bergerak. Perubahan pekerjaan, perpindahan tempat tinggal, sampai kematian bisa membuat data lama cepat tidak relevan lagi dengan situasi nyata.
Karena itu, pembaruan data perlu dilakukan cepat agar penyaluran bantuan tidak keliru sasaran. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pembaruan bisa memunculkan masalah serius, terutama jika data yang dipakai pemerintah sudah tidak mencerminkan kondisi terkini.
Contoh yang disampaikan cukup sederhana. Bila ada warga yang sudah meninggal tetapi namanya masih tercatat aktif, maka bantuan berisiko terlanjur diarahkan kepada penerima yang tidak lagi berhak.
Dua jalur untuk pemutakhiran DTSEN
Pemerintah menyiapkan dua jalur pemutakhiran data agar DTSEN tetap sesuai dengan kondisi lapangan. Jalur pertama berjalan formal melalui desa atau kelurahan, sedangkan jalur kedua bersifat partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos atau Command Center.
Setiap usulan dari dua jalur tersebut tidak langsung diterima begitu saja. BPS akan memverifikasi ulang data secara berkala setiap tiga bulan agar kesesuaiannya tetap terjaga.
Skema itu dibuat supaya pusat dan daerah memakai basis data yang sama saat menyalurkan bantuan sosial. Dengan satu data yang terus diperbarui, pemerintah berharap bantuan dan subsidi sosial menjadi lebih akurat serta tidak menimbulkan tumpang tindih penerima.
Sinergi lapangan masih sangat dibutuhkan
Gus Ipul menekankan bahwa pembenahan data sosial tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja. Ia menilai kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan petugas lapangan menjadi kunci agar kualitas data penerima bantuan tetap terjaga.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum silaturahmi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam acara tersebut, Gus Ipul hadir bersama sejumlah kepala daerah dan ratusan pilar sosial dari berbagai wilayah.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas program Kemensos. Ia menyebut wilayahnya mengalami penurunan kemiskinan sekitar 0,24 persen atau 17.000 jiwa di 2025, yang menurutnya menunjukkan dampak positif dari program sosial yang berjalan.
Di tengah upaya perbaikan mekanisme data itu, peran petugas lapangan tetap menjadi unsur yang sangat penting. Pemerintah berharap setiap perubahan di masyarakat segera masuk ke sistem, sehingga bantuan sosial dan subsidi negara benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
