Bagi Garuda Indonesia, penerbangan haji bukan sekadar urusan mengangkut penumpang. Layanan ini juga menyentuh soal efisiensi, posisi strategis Indonesia, dan rasa aman jemaah yang selama ini terbiasa dengan layanan maskapai nasional.
Perdebatan muncul karena pola operasional haji memang tidak sama dengan penerbangan komersial biasa. Pesawat berangkat dari Indonesia dalam kondisi penuh, tetapi saat kembali sering tidak membawa penumpang, sehingga biaya menumpuk pada dua arah perjalanan sementara pemasukan hanya berasal dari satu sisi.
Beban operasional yang tidak seimbang
Situasi itu dalam industri penerbangan dikenal sebagai ferry flight. Dalam kondisi seperti ini, biaya tetap terus berjalan, mulai dari avtur, navigasi, pendaratan, parkir, hingga kesiapan kru.
Masalahnya tidak berhenti di perjalanan pulang yang kosong. Pesawat juga kerap harus menunggu cukup lama di Arab Saudi sebelum kembali digunakan, dan masa tunggu itu membuat biaya parkir serta operasional terus bertambah tanpa pemasukan langsung.
Dari sudut pandang teknis, maskapai asing seperti Saudia punya keuntungan tersendiri. Armada mereka bisa segera dipakai lagi untuk melayani jemaah dari negara lain seperti Pakistan, India, atau Bangladesh, sehingga tingkat pemanfaatan pesawat menjadi lebih tinggi.
Selain itu, biaya bahan bakar yang lebih kompetitif di Arab Saudi ikut memperkuat efisiensi operasional mereka. Karena perbedaan inilah, muncul pandangan bahwa Garuda bisa saja tidak lagi terlibat langsung dalam penerbangan haji dan cukup mengambil peran di layanan darat.
Mengapa Garuda tetap dipertahankan
Meski beban biaya terlihat berat, penerbangan haji tidak bisa dinilai hanya dari sisi angka. Selama bertahun-tahun, segmen haji dan umrah tetap menjadi salah satu penopang pendapatan Garuda, meski marginnya tipis dan sangat sensitif terhadap harga avtur serta nilai tukar.
Keberadaan Garuda juga membawa nilai strategis bagi Indonesia. Kehadiran maskapai nasional ini ikut memperkuat posisi tawar dalam hubungan dengan Arab Saudi, terutama dalam pembahasan kuota, layanan, dan biaya operasional.
Jika seluruh layanan diserahkan kepada maskapai asing, risiko ketergantungan akan meningkat. Dalam skema seperti itu, kendali atas harga dan kualitas layanan bisa makin terbatas, sementara perlindungan terhadap jemaah menjadi lebih rentan terhadap keputusan pihak lain.
Ada dampak lain yang tidak kalah penting. Operasional haji melibatkan ribuan kru, teknisi, dan tenaga pendukung, sehingga perubahan skema layanan akan memengaruhi rantai kerja yang selama ini ikut bergerak pada musim haji.
Jalan tengah yang mulai dibahas
Presiden Prabowo Subianto menyoroti ironi yang sama, yakni pesawat berangkat penuh tetapi kembali kosong, baik dari Indonesia maupun dari Arab Saudi. Dari situ muncul gagasan pembentukan perusahaan patungan atau joint venture antara Indonesia dan Arab Saudi dengan porsi kepemilikan 50:50.
Skema ini dianggap menarik karena tidak hanya memindahkan beban ke pihak lain, tetapi mencoba menyentuh akar persoalan. Jika operasional dijalankan bersama, armada bisa menjadi bagian dari jaringan yang saling terhubung, bukan berdiri sebagai milik satu negara atau satu maskapai saja.
Bila rancangan itu berjalan efektif, pesawat yang membawa jemaah Indonesia tidak harus kembali kosong. Armada bisa langsung dipakai untuk rute lain dalam jaringan yang sama, sehingga tingkat keterisian pesawat berpotensi naik dan biaya per kursi dapat ditekan.
Dampaknya juga bisa dirasakan jemaah. Biaya tiket haji berpeluang lebih efisien, sementara jadwal penerbangan bisa disusun lebih baik jika sistem operasi benar-benar terintegrasi.
Upaya menahan biaya di sisi lain
Di luar pembahasan soal skema penerbangan, pemerintah juga sudah memberi dukungan lewat kebijakan fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan insentif PPN ditanggung negara 100 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik hingga akhir 2026.
Kebijakan itu muncul sebagai respons atas kenaikan harga avtur dan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Walau tidak langsung menyasar penerbangan haji, relaksasi pajak di sektor domestik tetap memberi ruang bagi maskapai untuk mengelola tekanan biaya.
Saat ini, langkah Garuda masih berada di jalur kompromi. Pembagian penerbangan dengan maskapai Saudi membantu membagi beban operasional sekaligus menjaga kehadiran maskapai nasional dalam layanan haji.
Di saat yang sama, efisiensi terus dicari lewat optimalisasi kargo pada penerbangan pulang, kerja sama layanan darat berbasis barter, serta penguatan rute umrah yang pergerakannya lebih seimbang sepanjang tahun. Bagi banyak jemaah, terutama yang berusia lanjut, Garuda tetap memberi rasa nyaman karena bahasa, makanan, dan pola layanan terasa lebih familiar.
-
-
-
-
