Stabilitas harga pangan kini tidak lagi hanya bergantung pada urusan panen, tetapi juga pada seberapa kuat rantai pasokan dan distribusi dijaga saat cuaca berubah. Bank Indonesia menilai tekanan dari perubahan iklim dan gangguan distribusi perlu dihadapi lewat sinergi yang lebih erat agar inflasi pangan tetap terkendali dan daya beli masyarakat tidak ikut tergerus.
Peringatan itu mengemuka saat BI meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera atau GPIPS Wilayah Jawa di Gudang Bulog Sidoarjo, Jawa Timur. Program ini menjadi penguatan dari gerakan nasional yang sudah berjalan, namun arahnya dibuat lebih tajam untuk menjawab tantangan pasokan pangan yang makin kompleks.
Fokus bergeser ke pasokan dan distribusi
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menilai pengendalian inflasi pangan ke depan tidak bisa bertumpu pada pemantauan harga semata. Ia menekankan bahwa perubahan iklim, sifat komoditas yang musiman, dan kelancaran distribusi harus ditangani dengan lebih serius.
Aida juga mengingatkan bahwa persoalan pangan bukan isu kecil karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Menurut dia, perbaikan berkelanjutan dibutuhkan agar harga tidak kembali melonjak seperti saat periode El Nino berkepanjangan beberapa waktu lalu.
Sinergi lintas lembaga diperluas
Untuk meredam gejolak harga, BI mendorong kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan. Langkah ini diarahkan agar barang pangan tersedia merata di berbagai wilayah dan tidak mudah tersendat di jalur distribusi.
Dalam GPIPS, BI tetap memakai strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Meski begitu, dua aspek terakhir, terutama pasokan dan distribusi, mendapat porsi lebih besar karena dinilai paling menentukan kestabilan harga pangan di daerah.
Kelompok berpenghasilan rendah paling rentan
Aida mengingatkan bahwa gejolak harga pangan paling cepat dirasakan kelompok berpenghasilan rendah. Ia menyebut bobot pangan bergejolak terhadap inflasi nasional sekitar 20 persen, sementara porsi pengeluaran pangan pada masyarakat kecil bisa mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan.
Kondisi itu membuat gangguan kecil dalam pasokan langsung berdampak pada rumah tangga. Karena itu, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah menyiapkan tujuh program unggulan di dalam GPIPS untuk memperkuat pengendalian dari hulu sampai hilir.
Tujuh program untuk memperkuat ketahanan pangan
Program unggulan tersebut mencakup penguatan business model pertanian dari hulu hingga hilir, peningkatan produktivitas, inovasi pengolahan pascapanen, dan hilirisasi produk pangan. Seluruh rangkaian ini diarahkan agar ketahanan pangan tidak hanya menjaga harga, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha.
Aida menilai upaya itu penting untuk menjaga kesenjangan antarwaktu dan antardaerah. Dengan pasokan yang lebih stabil dan distribusi yang lebih efisien, tekanan harga di pasar diharapkan tidak mudah naik turun tajam.
Jawa Timur jadi titik awal
Jawa Timur dipilih sebagai lokasi peluncuran nasional GPIPS karena dianggap strategis sebagai lumbung pangan nasional. Provinsi ini menjadi produsen utama sejumlah komoditas penting seperti padi, jagung, cabai, tebu, dan susu.
Peran Jawa Timur juga besar dalam menopang distribusi pangan ke wilayah lain. Aida menyebut pasokan untuk 19 provinsi di kawasan timur Indonesia banyak ditopang dari daerah tersebut, sehingga stabilitas pangan di Jawa Timur ikut memengaruhi daerah lain.
Cadangan beras menjadi penyangga
Selain produksi, BI juga menyoroti cadangan pangan sebagai penyangga stabilitas harga. Aida mengungkap stok Cadangan Beras Pemerintah mencapai 5,28 juta ton pada Mei dan disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah.
Cadangan itu dipandang penting untuk meredam risiko saat cuaca ekstrem, hambatan distribusi, atau tekanan musiman terjadi. Melalui GPIPS, BI berharap pengendalian inflasi pangan bisa berjalan lebih solid di tengah ketidakpastian global.
Source: www.viva.co.id