Pemerintah mulai mendorong belanja negara agar tidak terus terkonsentrasi di penghujung tahun anggaran. Pola baru ini ditujukan supaya dorongan fiskal hadir lebih cepat dan lebih merata, sehingga aktivitas ekonomi bisa bergerak sejak awal periode berjalan.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menilai kebiasaan penyerapan anggaran yang menumpuk pada kuartal terakhir perlu diubah. Menurutnya, belanja negara seharusnya memberi efek yang lebih konsisten dari Kuartal I hingga Kuartal IV, bukan baru terasa kuat ketika tahun hampir selesai.
Belanja awal tahun dibuat lebih agresif
Arah perubahan itu sudah terlihat dari realisasi belanja negara pada Kuartal I. Kementerian Keuangan mencatat penyerapan mencapai Rp 815 triliun atau 21,2 persen dari total pagu APBN 2026 yang sebesar Rp 3.842,7 triliun.
Realisasi tersebut juga naik 31,4 persen secara tahunan. Pada periode yang sama sebelumnya, belanja negara baru terealisasi Rp 620,3 triliun atau 17,1 persen dari total pagu.
Juda menyebut capaian itu sebagai tanda bahwa pemerintah sedang mengubah pola kerja belanja negara. Ia mengatakan, “Yang dulunya di Kuartal IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan.”
Targetnya agar dorongan ekonomi tidak tertahan
Pola yang lebih seimbang dipandang penting karena belanja pemerintah berperan sebagai penggerak ekonomi. Jika penyaluran anggaran terlalu lama ditahan, dampaknya baru muncul ketika waktu sudah mendekati akhir tahun anggaran.
Dengan pengeluaran yang tersebar lebih merata, kegiatan ekonomi diharapkan memperoleh dorongan lebih awal. Juda menegaskan bahwa tujuan kebijakan ini adalah agar pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahun yang sama, sehingga manfaat APBN bisa dirasakan lebih cepat oleh berbagai sektor.
Pemerintah juga melihat cara ini sebagai upaya menjaga stabilitas pertumbuhan antar-kuartal. Artinya, penguatan ekonomi tidak lagi bergantung pada kinerja yang tinggi di kuartal penutup semata.
Proyeksi awal tahun ikut memberi sinyal positif
Optimisme pemerintah terhadap awal tahun tidak hanya bertumpu pada belanja. Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2026 dapat mencapai 5,5 persen.
Proyeksi tersebut didukung oleh kenaikan signifikan pada Pajak Pertambahan Nilai atau PPN serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM. Selain itu, ekspektasi konsumen yang tetap positif juga ikut menopang pandangan pemerintah terhadap kinerja ekonomi awal tahun.
Juda menilai rangkaian indikator itu menunjukkan aktivitas ekonomi bergerak cukup aktif. Karena itu, menjaga momentum sejak kuartal pertama menjadi penting agar dorongan dari sisi fiskal dan penerimaan pajak berjalan beriringan.
Belanja kuartal berikutnya diarahkan lebih rata
Setelah Kuartal I mencatat realisasi yang cukup tinggi, Kementerian Keuangan menata target penyaluran anggaran pada sisa kuartal dengan pola yang lebih seimbang. Untuk Kuartal II, Kuartal III, dan Kuartal IV, pemerintah menetapkan target masing-masing 26 persen dari pagu belanja.
Pengaturan itu menunjukkan ada penyesuaian ritme pengeluaran negara agar tidak kembali berat pada satu periode tertentu. Jika distribusi belanja lebih rata, stimulus fiskal bisa bekerja lebih stabil sepanjang tahun dan tidak menumpuk di akhir.
Juda menegaskan bahwa arah kebijakan ini memang dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan merata. Dengan ritme belanja yang baru, APBN diharapkan memberi manfaat yang lebih luas di setiap kuartal.
