Ukuran keberhasilan bansos di Jawa Timur kini tidak lagi cukup dilihat dari seberapa cepat bantuan tersalurkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah bantuan itu benar-benar membuat penerimanya keluar dari kemiskinan dan tidak kembali jatuh saat ekonomi keluarga terguncang.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mengarahkan bantuan sosial agar tidak berhenti sebagai penopang sesaat. Arah barunya adalah menjadikan bansos sebagai jalan menuju kemandirian, terutama di tengah penyaluran bantuan yang sangat besar dan menyasar kelompok rentan di hampir setiap daerah.
Bantuan yang tidak lagi dipandang sekadar konsumsi
Pergeseran ini terlihat dari sejumlah program seperti PKH Plus, KIP Jawara, zakat produktif, bantuan BUMDes, dan program desa berdaya. Dalam penyaluran sepanjang Ramadhan 2026, sebagian bantuan juga diarahkan untuk menguatkan usaha kecil dan kewirausahaan.
Di beberapa daerah seperti Gresik, Mojokerto, dan Tuban, bantuan dikaitkan dengan penguatan ekonomi lokal dan pembangunan desa. Pola ini menunjukkan bahwa bansos tidak lagi hanya diposisikan sebagai bantuan tunai, tetapi sebagai bagian dari strategi pemberdayaan.
Pendekatan tersebut lahir dari cara pandang bahwa kemiskinan di Jawa Timur tidak berdiri sendiri. Persoalannya juga terkait ketimpangan akses pendidikan, pekerjaan informal yang rapuh, serta kerentanan lansia dan penyandang disabilitas.
Kemiskinan turun, tetapi kerentanan masih tinggi
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan Jawa Timur terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, banyak keluarga masih berada sedikit di atas garis kemiskinan dan mudah kembali jatuh ketika kehilangan pekerjaan, sakit, atau terkena bencana.
Kondisi seperti ini membuat bantuan sosial tetap dibutuhkan sebagai penyangga. Pada saat yang sama, bantuan juga dituntut memberi jalan keluar yang lebih permanen agar keluarga tidak terus bergantung pada skema serupa dari waktu ke waktu.
Lansia, penyandang disabilitas, buruh rentan, hingga desa-desa miskin menjadi kelompok yang banyak disentuh oleh berbagai program bantuan bernilai miliaran rupiah. Sebaran target yang luas ini memperlihatkan betapa kompleksnya persoalan sosial yang dihadapi daerah tersebut.
Masalah terbesar ada pada data penerima
Tantangan paling rumit justru muncul bukan dari niat kebijakan, melainkan dari ketepatan sasaran. Kemiskinan bergerak cepat, sedangkan data sering tertinggal dan belum segera menyesuaikan perubahan di lapangan.
Ada keluarga yang tiba-tiba miskin karena PHK, sakit, atau gagal panen, tetapi belum tercatat. Sebaliknya, ada warga yang kondisi ekonominya sudah membaik namun masih menerima bantuan karena data belum diperbarui.
Situasi itu mudah memicu kecemburuan sosial. Warga bisa melihat tetangga yang dinilai sudah mampu masih menerima bantuan, sementara keluarga yang lebih membutuhkan justru belum masuk daftar penerima.
Karena itu, Pemprov Jawa Timur menekankan pemutakhiran data terpadu dan verifikasi lapangan. Proses ini melibatkan pendamping sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK, serta perangkat desa.
Pembenahan data tidak selalu mulus
Di lapangan, pembenahan data tidak sesederhana mengganti daftar penerima. Pencoretan nama penerima lama kerap berhadapan dengan resistensi sosial dan kepentingan lokal, termasuk tekanan yang dirasakan kepala desa atau aparat tingkat bawah.
Contoh dari Bangkalan menunjukkan hasil pemutakhiran bisa cukup besar. Pemerintah daerah setempat menyebut jumlah penerima PKH turun sekitar 30 persen setelah evaluasi dan pembaruan data dilakukan.
Sebagian keluarga bahkan memilih mengundurkan diri karena merasa sudah mampu. Namun penurunan penerima seperti ini tetap perlu dibaca hati-hati, karena keluarga miskin bisa saja tersisih jika data tidak akurat.
Digitalisasi penyaluran lewat transfer langsung ke rekening memang membantu mengurangi kebocoran. Meski begitu, langkah itu belum otomatis menyelesaikan masalah ketidaktepatan sasaran yang menjadi akar persoalan.
Jalan menuju kemandirian masih panjang
Jawa Timur sebenarnya punya modal untuk menjadikan bansos sebagai penggerak transformasi sosial. Jaringan desa aktif, pendamping sosial relatif berjalan, dan program pemberdayaan mulai dihubungkan dengan ekonomi lokal.
Namun pekerjaan terbesar tetap ada pada cara bantuan dijalankan agar tidak berubah menjadi rutinitas birokrasi tahunan. Penerima perlu dipetakan berdasarkan potensi dan kerentanannya supaya intervensi bisa lebih tepat.
Lansia miskin membutuhkan dukungan yang berbeda dari keluarga muda produktif. Penyandang disabilitas memerlukan akses kerja dan layanan sosial berkelanjutan, sedangkan buruh rentan butuh pelatihan dan perlindungan kerja, bukan hanya bantuan tunai sesaat.
Program kewirausahaan juga tidak bisa diperlakukan seolah semua penerima siap menjadi pelaku usaha. Banyak usaha mikro gagal karena pasar sempit, pendampingan lemah, dan akses distribusi terbatas.
Karena itu, bantuan usaha perlu dibarengi pelatihan keuangan dan pemasaran digital. Data penerima juga perlu tersambung dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan agar dampaknya lebih terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Source: jatim.antaranews.com
