Pengawasan bantuan sosial kini tidak lagi berhenti pada verifikasi administratif. Kementerian Sosial memperketat penyaluran setelah menemukan ribuan penerima yang kehilangan hak bantuannya karena terindikasi terlibat judi online.
Langkah ini menegaskan bahwa bansos diperlakukan sebagai perlindungan untuk keluarga rentan, bukan dana yang bisa dipakai di luar tujuan. Pemerintah juga ingin memastikan bantuan negara benar-benar sampai ke penerima yang patuh pada aturan penggunaan.
Saifullah Yusuf menyebut pencoretan penerima pada triwulan pertama 2026 sudah melampaui 11.000 keluarga penerima manfaat. Pada triwulan kedua, ada tambahan 75 KPM yang juga dicoret dari daftar bantuan.
Temuan itu membuat pemerintah terus memantau data penyaluran secara lebih ketat. Kementerian Sosial menilai pencoretan perlu dilakukan ketika ada bukti yang menunjukkan bantuan disalahgunakan.
Penyisiran data terus dilakukan
Untuk menjaga ketepatan sasaran, Kementerian Sosial menyinkronkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik dengan PPATK. Penyelarasan ini dilakukan agar daftar penerima sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Hasil sinkronisasi tersebut menguatkan adanya tambahan ribuan penerima manfaat yang tercatat melakukan transaksi judi online. Pemerintah memandang langkah ini penting supaya bantuan tidak salah sasaran dan tidak jatuh kepada pihak yang melanggar.
Pelanggaran berulang tidak diberi ruang
Penertiban penerima bansos ini juga bukan kebijakan yang muncul tiba-tiba. Pada 2025, lebih dari 600.000 penerima bansos tercatat terlibat dalam aktivitas perjudian serupa berdasarkan pemeriksaan di lapangan.
Sebagian penerima yang pernah dicoret sempat diberi kesempatan kembali melalui proses reaktivasi dan verifikasi ulang. Proses itu dibarengi pendampingan agar penerima memahami konsekuensi bila kesalahan yang sama diulang.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa toleransi tidak akan diberikan lagi untuk pelanggaran berulang. Ia menyebut penerima yang kembali menyalahgunakan bantuan bisa dicoret secara permanen bila terlibat lagi dalam praktik serupa.
Koordinasi daerah ikut diperkuat
Di tingkat pelaksanaan, Kementerian Sosial memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di berbagai tingkatan. Pengawasan penyaluran dibuat lebih intensif agar penerima memahami batas penggunaan dana yang berasal dari negara.
Pendampingan juga dijadikan bagian dari pencegahan agar penerima tidak mengulangi pelanggaran. Pemerintah ingin menjaga agar bansos tetap berfungsi sebagai bantalan ekonomi bagi keluarga penerima dan tidak berubah menjadi sumber dana untuk aktivitas ilegal.
-
-
-
-
