Dorongan Australia untuk membuat Meta, Google, dan TikTok ikut menopang pendanaan jurnalisme kembali menguat. Lewat rancangan kebijakan baru, pemerintah di Canberra ingin memastikan platform digital besar tetap memberi kontribusi finansial meski tidak punya kesepakatan komersial dengan penerbit berita.
Langkah ini muncul dari pandangan bahwa layanan digital masih meraup manfaat dari konten berita yang tampil di dalam platform mereka. Karena itu, pemerintah menyiapkan mekanisme yang memberi tekanan ekonomi agar perusahaan teknologi besar mau bernegosiasi dan membayar konten jurnalistik yang mereka pakai atau tampilkan.
Skema pajak baru untuk platform digital
Usulan tersebut diberi nama News Bargaining Incentive. Dalam rancangan itu, platform yang tidak membuat kesepakatan dengan perusahaan media akan dikenai pajak 2,25% atas pendapatan mereka di Australia.
Pemerintah menyebut beban itu bisa berkurang jika perusahaan teknologi memilih membayar publisher untuk konten berita. Dengan begitu, skema ini tidak hanya bertujuan menarik dana, tetapi juga mengalirkannya kembali ke sektor berita yang terdampak perubahan bisnis digital.
Communication Minister Anika Wells mengatakan pendapatan dari kebijakan ini akan dibagikan kepada organisasi berita berdasarkan jumlah jurnalis yang mereka pekerjakan. Pemerintah memperkirakan skema tersebut dapat menghasilkan antara 200 juta hingga 250 juta dolar Australia, atau sekitar US$144 juta-US$179 juta, setiap tahun.
Jejak aturan lama masih terasa
Australia sebenarnya sudah pernah mengambil jalan serupa lewat News Media Bargaining Code yang disahkan pada 2021. Aturan itu menekan perusahaan teknologi agar menandatangani kesepakatan dengan penerbit berita, dan dalam praktiknya banyak platform memilih jalur komersial daripada menghadapi arbitrase.
Arbitrase memberi peluang hakim menentukan harga, sehingga perusahaan digital cenderung menghindari risiko tersebut. Namun, beberapa platform belakangan disebut memilih cara lain untuk menghindari pembaruan kesepakatan, termasuk menghapus berita dari layanan mereka.
Perubahan sikap itu membuat pemerintah mencari mekanisme baru agar aliran dana ke ruang redaksi tidak terhenti. Canberra menilai kerja jurnalistik tetap memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai publik yang patut diakui oleh perusahaan teknologi besar.
Sikap tegas pemerintah Australia
Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa pekerjaan jurnalis harus diberi nilai yang jelas. Ia juga menyampaikan bahwa keuntungan dari konten kreatif tidak semestinya hanya dinikmati korporasi besar tanpa kompensasi yang layak kepada pembuatnya.
Albanese menambahkan bahwa investasi pada jurnalisme penting bagi demokrasi yang sehat. Ia menekankan pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional Australia, bukan tekanan dari luar negeri.
Dari sudut pandang Canberra, kebijakan ini menjadi cara untuk memastikan platform yang memanfaatkan arus informasi publik juga turut menanggung biaya yang menopang produksi berita. Arah kebijakan itu menunjukkan bahwa pendanaan jurnalisme masih dipandang sebagai isu strategis dalam ekosistem media.
Penolakan dari perusahaan teknologi
Meta menyatakan penolakan keras terhadap usulan tersebut. Perusahaan itu mengatakan berita dibagikan secara sukarela oleh organisasi media karena ada manfaat yang mereka peroleh dari platform.
Meta juga menilai kebijakan ini pada dasarnya hanyalah pajak layanan digital yang tidak membentuk sektor berita yang berkelanjutan. Google juga menolak kebutuhan atas pajak itu dan menyebut perusahaannya sudah memiliki perjanjian komersial dengan industri berita.
Dalam pernyataannya, Google menilai kebijakan baru ini mengabaikan perubahan pasar iklan dan hanya membebani sejumlah perusahaan tertentu. TikTok belum segera memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Ketiga platform tersebut sama-sama berbasis di Amerika Serikat, sehingga rencana Australia berpotensi kembali memicu perhatian lintas negara. Situasi ini juga berpeluang membuka kembali perdebatan yang sempat muncul ketika kebijakan sebelumnya mulai menekan perusahaan teknologi besar.
Risiko ketegangan yang kembali muncul
Usulan baru ini dapat memunculkan kembali kritik dari Amerika Serikat, terutama karena aturan sebelumnya pernah dianggap lebih banyak membebani korporasi asal negara itu. Meski begitu, pemerintah Australia terlihat tetap melangkah dengan agenda yang sama, yakni menjaga keberlanjutan dan pembiayaan industri berita.
Bagi Canberra, persoalan utamanya bukan sekadar memungut dana, melainkan memastikan perusahaan teknologi besar ikut menopang ekosistem media yang selama ini ikut mereka manfaatkan. Di tengah tekanan bisnis media dan dominasi platform digital, kebijakan ini memperlihatkan bahwa pendanaan jurnalisme masih menjadi medan penting dalam politik komunikasi Australia.
