Ruang gerak industri gim di Indonesia kini sangat bergantung pada kejelasan aturan yang dipakai secara bersamaan. Di satu sisi ada dorongan perlindungan anak lewat PP Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, sementara di sisi lain pelaku usaha masih harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Indonesia Game Rating System atau IGRS.
Bagi pelaku industri, persoalannya bukan sekadar patuh pada aturan, melainkan memastikan kepatuhan itu bisa dihitung sejak awal. Jika ketentuan terus bergerak tanpa kepastian, biaya bisnis, risiko operasional, dan arah pengembangan produk ikut menjadi tidak jelas.
Kementerian Ekonomi Kreatif menilai ekosistem gim hanya bisa tumbuh jika kebijakan pemerintah berjalan konsisten dan mudah dipahami. Direktur Gim Kementerian Ekraf, Luat Sihombing, menegaskan bahwa iklim investasi dan kemudahan berusaha sulit terbentuk bila aturan berubah-ubah tanpa kepastian.
Tumpang tindih aturan jadi perhatian
Kehadiran PP Tunas membuat ekosistem gim menghadapi lapisan regulasi baru yang harus dibaca bersama IGRS. Luat melihat kondisi ini memunculkan pertanyaan di industri soal kemungkinan duplikasi beban administratif.
Ia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara ketentuan IGRS dan PP Tunas, terutama pada gim yang memiliki fitur komunikasi atau unsur sosial. Pemerintah ingin fitur-fitur itu tetap tersedia, tetapi tetap aman bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.
Karena itu, produk gim kini dikelompokkan ke dalam tiga profil risiko, yakni rendah, menengah, dan tinggi. Pengelompokan tersebut didasarkan pada batasan usia dan fitur yang tersedia di dalam gim.
Kepastian dibutuhkan sejak tahap awal
Dengan klasifikasi itu, pengembang dan penerbit gim didorong menerapkan prinsip compliance by design sebelum produk masuk ke pasar Indonesia. Langkah ini penting agar pelaku industri memahami sejak awal standar konten yang harus dipenuhi.
Bagi investor asing, kepastian seperti ini juga menjadi faktor penting dalam membaca peluang pasar. Tanpa pedoman yang konsisten, perhitungan biaya kepatuhan dan risiko bisnis akan makin sulit dilakukan.
Dalam forum Bisnis Indonesia Forum, Luat menegaskan bahwa kepercayaan investor tumbuh ketika kebijakan tidak berubah-ubah. Ia menyebut industri memerlukan konsistensi yang berulang agar iklim investasi benar-benar terbentuk.
Pasar lokal masih kecil, literasi masih jadi pekerjaan rumah
Di luar urusan regulasi, Kementerian Ekraf juga melihat tantangan besar pada serapan produk lokal di pasar gim nasional. Saat ini, pangsa produk lokal baru mencapai 0,5% dari total pasar gim di Indonesia.
Meski begitu, implementasi regulasi gim di Indonesia dinilai cukup progresif. Indonesia disebut termasuk yang terdepan di Asia Tenggara dan lebih dulu menerapkan pedoman klasifikasi dibanding Malaysia dan Singapura.
Namun, efektivitas perlindungan tetap bergantung pada literasi digital masyarakat. Salah satu hambatan yang masih menonjol adalah rendahnya kemampuan orang tua dalam memverifikasi dan memvalidasi konten di internet.
Platform digital sebenarnya sudah menyediakan fitur parental control. Masalahnya, banyak pengguna belum memahami cara memanfaatkannya secara optimal sehingga perlindungan anak di tingkat rumah tangga belum berjalan maksimal.
Di titik ini, pemerintah dan industri sama-sama menghadapi tantangan yang saling terkait. PP Tunas diposisikan sebagai upaya menciptakan ruang digital yang aman bagi anak, sementara pelaku usaha berharap aturan yang berlaku tetap memberi ruang usaha yang pasti dan tidak menambah ketidakjelasan.
Source: teknologi.bisnis.com-
-
-
-
