Pencairan gaji ke-13 kembali menjadi perhatian besar bagi aparatur sipil negara dan pensiunan karena kebijakan ini terkait langsung dengan tambahan penghasilan tahunan yang dinanti banyak pihak. Regulasi yang mengatur penyalurannya sudah disiapkan, sementara target pencairan diarahkan mulai Juni dengan kepastian waktu yang masih menunggu keputusan teknis lanjutan.
Dasar hukumnya sudah jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan pedoman teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Dua aturan ini menjadi acuan utama penyaluran dana untuk PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan, serta penerima manfaat lain yang masuk dalam ketentuan.
Siapa saja yang masuk daftar penerima
Kelompok yang berhak menerima gaji ke-13 tidak hanya ASN aktif. Regulasi terbaru juga memasukkan Calon PNS, PPPK, anggota TNI, dan anggota Polri sebagai penerima utama.
Di luar itu, pensiunan dan penerima pensiun juga tetap memperoleh hak yang sama. Kategori tersebut mencakup janda, duda, atau anak dari pegawai negeri dan pejabat negara yang sudah meninggal dunia, termasuk penerima pensiun orang tua dalam kondisi tertentu.
Pemerintah juga memberi hak serupa kepada penerima tunjangan khusus. Kelompok ini meliputi penerima tunjangan kehormatan KNIP, perintis kemerdekaan, mantan tentara KNIL/KM, serta pegawai atau pejabat yang mengalami cacat saat bertugas.
Waktu pencairan masih menunggu kepastian teknis
Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 2026 menyebut pembayaran gaji ke-13 direncanakan paling cepat pada bulan Juni. Namun, tanggal pastinya belum diumumkan karena pemerintah masih menunggu keputusan teknis lanjutan.
Aturan yang sama juga membuka kemungkinan bahwa penyaluran belum bisa dilakukan pada Juni. Jika itu terjadi, pembayaran tetap dapat dilakukan setelah bulan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi serta keberlangsungan keuangan negara.
Pola pelaksanaan tahun sebelumnya ikut menjadi pembanding yang banyak diperhatikan. Pada 2025, penyaluran gaji ke-13 dilakukan bertahap mulai 2 Juni, sehingga publik memperkirakan jadwal tahun ini dapat bergerak di awal Juni bila mengikuti pola serupa.
Komponen yang menentukan besarannya
Nilai gaji ke-13 tidak seragam untuk semua penerima karena dihitung berdasarkan komponen penghasilan pada bulan Mei 2026. Besarannya menyesuaikan pangkat, jabatan, serta peringkat atau kelas jabatan pegawai yang bersangkutan.
Komponen yang dihitung dalam gaji ke-13 mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Untuk instansi tertentu, ada pula tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja dengan nilai maksimal satu bulan.
Skema pembiayaannya juga dibedakan antara pemerintah pusat dan daerah. ASN pusat menerima dana dari APBN, sedangkan PNS dan PPPK di daerah dibayarkan melalui APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
Berbeda dari THR
Gaji ke-13 kerap dibandingkan dengan THR, tetapi keduanya memiliki tujuan yang tidak sama. Gaji ke-13 umumnya dipandang sebagai dukungan kesejahteraan tahunan di pertengahan tahun dan sering dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan.
Sementara itu, gaji ke-14 atau THR diberikan menjelang Idul Fitri untuk membantu pegawai memenuhi kebutuhan pada hari besar keagamaan. Perbedaan waktu pencairan dan fungsi ini membuat gaji ke-13 tetap memiliki posisi tersendiri dalam kebijakan penghasilan aparatur negara.
Selama seluruh proses tetap mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 2026 dan PMK Nomor 13 Tahun 2026, perhatian publik akan terus tertuju pada kepastian tanggal pencairan dan besaran yang diterima masing-masing kelompok penerima. Kebijakan ini pun tetap menjadi salah satu agenda yang paling ditunggu oleh ASN, pensiunan, dan penerima manfaat lain yang tercantum dalam regulasi tersebut.
-
-
-
-
