Cek status penerima bansos kini bisa dilakukan lebih terbuka oleh masyarakat melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Dengan memasukkan NIK, sistem akan menampilkan jenis bantuan, status kepesertaan, dan kelompok desil penerima sehingga pengawasan publik terhadap program sosial ikut diperkuat.
Di saat yang sama, Kementerian Sosial juga mengambil langkah tegas dengan mencoret 75 keluarga penerima manfaat dari daftar bansos. Pencoretan itu dilakukan setelah muncul indikasi keterlibatan judi online, sebuah pelanggaran yang dianggap bertentangan dengan tujuan utama bantuan negara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf membenarkan tindakan tersebut dan menyebut proses evaluasi data menjadi dasar utama pencoretan. Ia menjelaskan bahwa temuan pada triwulan kedua 2026 itu jauh lebih kecil dibanding triwulan pertama, ketika lebih dari 11 ribu keluarga juga dicoret dari sistem.
Gus Ipul menilai penurunan jumlah kasus pada triwulan kedua sebagai sinyal bahwa pengawasan di lapangan mulai berjalan lebih efektif. Ia juga menegaskan bahwa penerima yang terbukti kembali terlibat judi online akan dihapus permanen dari daftar penerima manfaat.
Langkah penertiban ini berjalan bersamaan dengan penyaluran PKH tahap 2 dan BPNT yang masih berlangsung hingga Juni 2026. Kondisi tersebut membuat pengawasan data penerima semakin menjadi perhatian, agar bantuan benar-benar jatuh kepada warga yang berhak.
Kemensos tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mempercepat pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pembaruan data dilakukan supaya sinkronisasi bulanan lebih efisien dan bantuan dapat segera masuk ke rekening bank Himbara atau PT Pos Indonesia.
Jadwal penerimaan data juga dimajukan dari yang biasanya tanggal 20 setiap triwulan menjadi tanggal 10. Dengan waktu validasi yang lebih panjang, Kemensos berharap proses penyaluran berlangsung lebih cepat dan lebih akurat.
Gus Ipul mengatakan jeda waktu yang lebih luas itu dibutuhkan agar proses verifikasi berjalan lebih optimal. Ia menegaskan bahwa data yang lebih segar akan membantu menekan keterlambatan distribusi bantuan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Besaran bantuan yang disalurkan tetap mengikuti skema yang berlaku. BPNT masih diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan, sedangkan PKH menyesuaikan kategori penerima dengan nominal yang berbeda-beda.
Untuk PKH, korban pelanggaran HAM berat menerima Rp2,7 juta. Ibu hamil atau nifas serta anak usia dini 0-6 tahun masing-masing mendapat Rp750 ribu, sementara lansia dan penyandang disabilitas berat masing-masing memperoleh Rp600 ribu.
Pada kategori pendidikan, siswa SMA sederajat menerima Rp500 ribu, siswa SMP sederajat Rp375 ribu, dan siswa SD sederajat Rp225 ribu. Skema itu tetap dipertahankan di tengah pembaruan data yang terus dilakukan agar penyaluran tetap sesuai sasaran.
Pemerintah menempatkan ketepatan sasaran sebagai fokus utama di tengah pengawasan yang makin ketat. Karena itu, penerima yang terbukti menyalahgunakan bansos untuk judi online tidak hanya dicoret sementara, tetapi juga berisiko dihapus permanen dari sistem penerima manfaat.
-
-
-
-
