Di tengah tekanan global yang terus menekan ruang fiskal daerah, 12 provinsi memilih memperkuat diri lewat kerja sama ketimbang berjalan sendiri-sendiri. Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama menjadi panggung untuk menyatukan potensi ekonomi lintas wilayah agar pertumbuhan tetap terjaga dan ketahanan nasional ikut menguat.
Jawa Tengah berada di pusat pertemuan itu dan mengambil peran sebagai penggerak koordinasi antardaerah. Dari Semarang, forum ini diarahkan bukan sekadar menjadi ajang diskusi, melainkan ruang untuk mencari sumber pertumbuhan baru yang bisa langsung dirasakan masyarakat.
Kolaborasi dipilih saat ruang fiskal makin sempit
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai kondisi saat ini menuntut pejabat publik lebih kreatif. Tekanan fiskal dan berbagai keterbatasan membuat daerah perlu mencari cara baru untuk melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi.
Ia menekankan bahwa setiap provinsi memiliki keunggulan komparatif dan kearifan lokal masing-masing. Karena itu, forum ini perlu dipakai untuk saling melengkapi, bukan untuk saling membandingkan.
Luthfi juga berharap kerja sama yang dibangun tidak berhenti pada formalitas. Ia ingin lahir terobosan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan membantu menekan angka kemiskinan.
12 provinsi dengan basis ekonomi yang luas
Anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama terdiri dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Komposisi ini memberi ruang kerja sama yang sangat beragam karena masing-masing daerah membawa kekuatan ekonomi yang berbeda.
Jawa Barat dan Banten dikenal unggul dalam manufaktur dan investasi. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung menjadi penopang pangan sekaligus industri pengolahan, sementara Jakarta tetap menjadi pusat perdagangan dan jasa keuangan nasional.
Di wilayah lain, Bali, DI Yogyakarta, dan NTB mengandalkan pariwisata internasional serta ekonomi kreatif sebagai penggerak utama. Perbedaan karakter ekonomi ini menjadi alasan mengapa integrasi lintas daerah dinilai jauh lebih penting dibanding kerja terpisah.
Pemerintah pusat melihat forum ini strategis
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota MPU. Menurutnya, para kepala daerah itu punya posisi strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional lewat kolaborasi dan sinergi yang lebih erat.
Wiyagus juga menyampaikan terima kasih kepada Jawa Tengah yang menjadi fasilitator pertemuan tersebut. Ia mengatakan Mendagri secara khusus meminta dua wakil menteri hadir di Jawa Tengah untuk agenda itu.
Dari sudut pandang pemerintah pusat, forum seperti ini penting agar kebijakan antardaerah bisa bergerak searah. Dengan begitu, potensi yang tersebar di banyak wilayah dapat lebih cepat berubah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.
Agenda kerja menyentuh energi, pangan, dan sinkronisasi kebijakan
Rapat kerja forum tersebut memuat evaluasi enam fokus rencana aksi MPU. Selain itu, pembahasan juga mencakup penguatan pengawasan energi dan pangan lintas wilayah serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Wiyagus menilai agenda itu relevan dan visioner di tengah dinamika global serta tantangan pembangunan nasional. Ia memandang kerja sama konkret antardaerah sebagai cara penting untuk menjaga daya tahan ekonomi di tengah perubahan yang cepat.
Dorongan itu semakin kuat karena ekonomi nasional masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi nasional year on year pada April 2026 terkendali di angka 2,42 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen.
Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi 57,24 persen. Di bawahnya ada Sumatera sebesar 22,09 persen dan Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen.
Ketahanan ekonomi ditopang banyak kekuatan daerah
Dalam forum itu juga dipaparkan kekuatan fiskal sejumlah anggota MPU. DKI Jakarta tercatat memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,71 persen, disusul Banten 74,32 persen, Jawa Tengah 68,21 persen, Jawa Barat 64,81 persen, dan Jawa Timur 63,21 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi antardaerah tidak tersebar merata, tetapi saling melengkapi. Karena itu, integrasi potensi menjadi penting agar tiap daerah bisa saling menopang ketika menghadapi tekanan dari luar maupun keterbatasan di dalam negeri.
Wiyagus menilai capaian ekonomi nasional menunjukkan Indonesia masih cukup tangguh. Ia menyebut kerja sama lintas provinsi sebagai langkah penting untuk menjaga daya tahan itu tetap terjaga.
Dalam kerangka tersebut, Jawa Tengah bukan hanya bertindak sebagai tuan rumah. Provinsi ini juga tampil sebagai simpul penting yang menyatukan 12 daerah untuk memperkuat ekonomi bersama di tengah situasi dunia yang makin menekan.
Source: mettanews.id
