Rencana pemulihan pascabencana di Sumatera kini tidak lagi berhenti pada penanganan cepat di lapangan. Pemerintah mulai menyiapkan langkah yang lebih panjang untuk memastikan layanan dasar, akses transportasi, dan kehidupan warga kembali berjalan secara permanen.
Fokus itu muncul setelah penanganan hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bergerak ke fase yang lebih stabil. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut proses pemulihan dibagi ke dalam tiga tahap besar: tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen melalui rehabilitasi serta rekonstruksi.
Pada fase tanggap darurat, seluruh unsur pemerintahan bergerak cepat di bawah komando Presiden untuk menahan dampak awal bencana. Setelah itu, pemerintah masuk masa transisi sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari.
Di masa transisi ini, perhatian utama diarahkan ke layanan yang paling dibutuhkan warga. Pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, layanan internet, dan fasilitas kesehatan dilaporkan sudah kembali berjalan sehingga aktivitas masyarakat perlahan mendapat penopang lagi.
Akses darat mulai terbuka
Konektivitas menjadi salah satu tanda paling penting dari pemulihan yang berlangsung. Tito menjelaskan bahwa seluruh jalan nasional kini sudah kembali terhubung, sementara jembatan nasional juga sudah berfungsi lagi.
Sejumlah jembatan memang masih memakai solusi sementara, seperti jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung. Meski belum permanen, keberadaan infrastruktur itu tetap menjaga pergerakan warga dan distribusi logistik di wilayah terdampak.
Kembalinya akses darat memberi ruang bagi tahapan pemulihan berikutnya untuk disusun lebih terarah. Jalur ini menjadi urat nadi bagi mobilitas barang, pergerakan warga, dan layanan publik yang sempat terganggu.
Sekolah dan pengungsian ikut berangsur berubah
Perubahan juga terlihat di sektor pendidikan. Dari sekitar 4.922 sekolah yang terdampak, mayoritas sudah kembali menggelar pembelajaran di sekolah masing-masing setelah perbaikan dilakukan.
Masih ada sebagian kecil sekolah yang belum sepenuhnya pulih dan harus belajar di tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain. Kondisi itu terutama terjadi di wilayah yang membutuhkan relokasi.
Di sisi lain, jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda terus menurun. Situasi itu menunjukkan banyak warga mulai bergerak dari fase bertahan hidup menuju kondisi yang lebih stabil.
Rencana besar 2026–2028 disusun lewat Renduk
Setelah masa transisi menunjukkan kemajuan, pemerintah menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pemulihan permanen. Seluruh langkah itu disusun melalui Rencana Induk atau Renduk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Renduk tersebut lahir dari konsolidasi usulan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga, lalu diselaraskan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas PRR. Tito menilai dokumen ini penting agar arah pemulihan tetap terukur dan tidak terputus antarinstansi.
Dalam kerangka itu, pemerintah menata peralihan dari tanggap darurat ke transisi, lalu ke tahap rehab-rekon. Pola ini dibuat agar pemulihan berjalan lebih menyeluruh dan terstruktur.
Renduk pemulihan disusun untuk periode 2026–2028 dengan total 11.512 kegiatan lintas sektor. Cakupannya meliputi pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap.
Pemerintah menempatkan infrastruktur dasar dan hunian tetap sebagai prioritas utama pada tahun pertama pelaksanaan. Langkah ini dipilih agar warga tidak terlalu lama bergantung pada hunian sementara setelah bencana.
Arah pemulihan tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana di Sumatera tidak berhenti pada perbaikan fisik semata. Pemerintah menyiapkan langkah yang menyentuh akses dasar, mobilitas, pendidikan, dan tempat tinggal agar pemulihan sosial serta ekonomi bisa berjalan lebih stabil.
Source: www.medcom.id-
-
-
-
