Kekecewaan warga Perumahan Elite ASYA di Jakarta Timur memuncak ketika mereka menilai pengelolaan lingkungan dan status fasilitas penting di kawasan itu masih belum dibuka secara terang. Di tengah sorotan utama pada Club House dan rencana kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan, ratusan warga memilih turun langsung ke area Marketing Gallery ASYA untuk menagih jawaban.
Aksi damai itu berlangsung pada Sabtu pagi, 23 Mei 2026, pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Massa datang dari berbagai cluster meski hujan turun, dengan satu pesan yang sama: mereka ingin penjelasan tertulis dan terbuka dari PT Asya Mandira Land serta pengelola kawasan.
Desakan agar pengembang membuka dialog
Paguyuban Warga ASYA menilai persoalan yang mereka hadapi sudah tidak bisa lagi diselesaikan lewat penjelasan sepihak. Gerard Thema dari paguyuban itu mengatakan kehadiran ratusan warga menunjukkan bahwa masalah ini dianggap serius dan menyangkut hak pembeli hunian.
Thema juga menilai jajaran top management pengembang tidak profesional karena menghindari dialog langsung. Hingga aksi berlangsung, warga menyebut belum ada perwakilan dari pengembang maupun Asya Estate Management yang menemui mereka.
Sorotan pada status Club House
Salah satu titik keberatan utama warga adalah kejelasan status Club House yang sejak awal disebut sebagai fasilitas eksklusif bagi pembeli hunian. Warga menduga aset itu telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Bagi warga, dugaan itu harus dijawab secara terbuka karena menyangkut nilai investasi yang sudah mereka bayar mahal. Mereka meminta status seluruh aset dijelaskan secara tertulis agar tidak menimbulkan tafsir yang merugikan konsumen.
Penolakan atas kenaikan IPL
Di saat yang sama, warga juga menyoroti pengelolaan lingkungan oleh Asya Estate Management. Mereka menyebut ada persoalan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL yang berada di Club House masing-masing cluster.
Pengelola disebut berencana menaikkan Iuran Pengelolaan Lingkungan atau IPL, namun warga menolak langkah itu sebelum ada pembenahan nyata pada sistem IPAL. Mereka juga meminta dasar kebijakan kenaikan tersebut dijelaskan dengan terang kepada penghuni.
Tiga tuntutan yang disampaikan warga
Dalam aksi damai itu, Paguyuban Warga ASYA membawa tiga poin sikap yang menjadi tekanan langsung kepada pengembang dan pengelola. Pertama, mereka memberi ultimatum 7×24 jam kepada direksi PT Asya Mandira Land dan manajemen AEM untuk menggelar pertemuan resmi dan terbuka dengan warga.
Kedua, warga meminta transparansi tertulis mengenai status dan eksklusivitas Club House, penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum ke Pemprov DKI, status perizinan pengembang termasuk AMDAL, serta pembatalan kenaikan IPL sebelum ada pembenahan pada IPAL. Ketiga, warga sepakat menunda pembayaran IPL sampai ada solusi konkret dan tertulis dari pihak pengembang.
Aksi yang diklaim konstitusional
Warga menegaskan aksi tersebut ditempuh secara konstitusional untuk melindungi hak ekonomi mereka sebagai konsumen. Mereka juga meminta PT Asya Mandira Land menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance dalam menangani persoalan yang berkembang di lingkungan perumahan.
Hingga aksi damai berakhir, warga masih menunggu respons resmi dari pengembang dan pengelola kawasan. Bagi mereka, keterbukaan status aset, kejelasan Club House, serta penyelesaian masalah lingkungan secara tertulis menjadi syarat agar hubungan antara penghuni dan pengelola bisa kembali berjalan transparan.
Source: www.medcom.id
