Pelepasan aset non-core menjadi langkah awal yang disiapkan Danantara untuk merapikan kondisi keuangan BUMN Karya sebelum masuk ke tahap merger. Fokusnya bukan sekadar menjual aset, melainkan menurunkan tekanan utang yang disebut sudah terlalu besar agar konsolidasi bisa dilakukan dari posisi yang lebih sehat.
Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa penataan ulang portofolio harus dimulai dari bisnis yang tidak terkait langsung dengan inti usaha. Karena itu, aset yang berada di luar bisnis konstruksi dipilih lebih dulu untuk dipisahkan, sehingga perusahaan karya bisa kembali diarahkan pada aktivitas utamanya.
Aset yang tidak masuk bisnis inti
Sejumlah aset yang masuk daftar pelepasan antara lain unit usaha fiber optik, Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, serta kepemilikan jalan tol. Ketiga aset tersebut dinilai tidak berada di jantung usaha konstruksi, sehingga keberadaannya justru membuat portofolio perusahaan menjadi lebih kompleks.
Dony menyampaikan bahwa aset-aset non-core itu akan dilepas dengan tujuan utama menurunkan beban kewajiban. Ia menilai utang BUMN Karya sudah terlalu besar, sehingga langkah divestasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan struktur usaha.
Divestasi didahulukan sebelum penggabungan
Dalam skema yang disiapkan pemerintah dan Danantara, merger belum menjadi langkah pertama. Penggabungan perusahaan karya baru akan dilakukan setelah proses divestasi selesai dan neraca keuangan dianggap lebih bersih.
Dony menjelaskan urutan tersebut secara tegas, “Ini akan kita divestasikan dulu sehingga itu untuk menurunkan hutang-hutang mereka. Nanti setelah dia bersih baru kita akan melakukan merger.” Dengan pola seperti ini, konsolidasi diharapkan tidak langsung membawa beban lama ke dalam struktur baru.
Pendekatan itu juga menunjukkan kehati-hatian dalam restrukturisasi. Penggabungan dinilai lebih aman jika didahului oleh pemangkasan utang, karena merger tanpa perbaikan awal justru berisiko mempertahankan problem yang sama di entitas hasil konsolidasi.
Penilaian aset tetap harus ketat
Meski ditargetkan berjalan dalam tahun ini, proses pelepasan aset tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Setiap transaksi akan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP agar nilai aset dihitung secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kehadiran KJPP penting untuk memastikan divestasi memberi manfaat bagi perusahaan sekaligus tidak merugikan negara. Karena itu, penilaian aset menjadi tahapan penting agar hasil pelepasan benar-benar membantu memperbaiki posisi keuangan BUMN Karya.
Dalam konteks ini, penjualan aset diperlakukan sebagai langkah penyehatan, bukan sekadar transaksi cepat. Prinsip kehati-hatian dipakai agar prosesnya tetap optimal dan hasilnya bisa langsung mendukung penurunan kewajiban.
Fokus kembali ke usaha konstruksi
Setelah aset non-core dilepas, BUMN Karya diharapkan memiliki portofolio yang lebih ramping. Kondisi itu akan membantu perusahaan untuk kembali fokus pada bisnis inti yang menjadi kompetensi utamanya, yaitu konstruksi.
Penyederhanaan portofolio juga memberi sinyal bahwa pembenahan keuangan menjadi prioritas sebelum restrukturisasi besar dilanjutkan. Jika divestasi berjalan sesuai rencana, tahap merger akan dimulai saat posisi keuangan perusahaan sudah lebih siap untuk ditata ulang.
