Klarifikasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya meredam sorotan publik atas seleksi Paskibraka tingkat provinsi yang kini ramai diperbincangkan. Di tengah tudingan ketidaktransparanan, penjelasan resmi justru ikut memancing perhatian lebih besar karena banyak pihak masih menunggu rincian mekanisme penentuan utusan ke tingkat nasional.
Polemik ini berawal dari munculnya nama Cathlyn Yvaine Lesmana asal Makassar yang disebut tidak masuk daftar akhir, meski dikabarkan meraih nilai tinggi pada sejumlah tahapan seleksi. Dari situ, pembahasan bergeser cepat dari hasil akhir menuju pertanyaan yang lebih besar tentang apakah proses penilaian benar-benar objektif dan sesuai aturan.
Sorotan pada hasil akhir seleksi
Kabar tersingkirnya Cathlyn dari daftar calon utusan nasional membuat isu ini meluas ke ruang publik. Tidak hanya alumni dan peserta Paskibraka yang bereaksi, tetapi juga warganet yang ikut mempertanyakan alasan di balik hasil tersebut.
Di titik ini, perhatian publik tidak lagi berhenti pada siapa yang lolos atau tidak lolos. Yang menjadi pokok perdebatan justru alur penilaian yang dinilai belum terlihat jelas.
PPI Makassar minta kejelasan
Purna Paskibraka Indonesia atau PPI Makassar kemudian menyampaikan keberatan atas sejumlah hal yang dianggap janggal dalam seleksi. Mereka menyoroti perubahan hasil akhir serta minimnya keterbukaan mengenai penilaian peserta.
PPI Makassar juga meminta penjelasan resmi terkait mekanisme penentuan peserta yang berhak melaju ke tingkat nasional. Permintaan itu muncul agar proses seleksi tidak menyisakan ruang tafsir yang memicu kecurigaan lebih jauh.
Percakapan publik makin melebar
Setelah isu tersebut menyebar, media sosial dipenuhi komentar dari warganet, alumni, dan pemerhati seleksi Paskibraka. Banyak unggahan mempertanyakan apakah proses penilaian sudah berlangsung transparan dan adil.
Sejumlah pengguna juga menyinggung dugaan perlakuan tidak adil dalam seleksi. Arus percakapan yang cepat membuat polemik ini berkembang dari urusan internal menjadi pembahasan publik yang jauh lebih luas.
Dugaan keterlibatan pihak internal ikut mencuat
Di tengah meningkatnya perdebatan, muncul pula dugaan adanya keterlibatan “orang dalam” dalam penentuan peserta. Tuduhan itu belum disertai bukti resmi, tetapi cukup untuk menambah keruh suasana.
Isu tersebut ikut menggeser fokus pembicaraan dari sekadar hasil seleksi ke dugaan adanya pengaruh di balik keputusan akhir. Sensitivitas soal integritas seleksi pun semakin menonjol dalam perbincangan publik.
Pemprov Sulsel beri bantahan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penentuan utusan ke nasional dilakukan secara objektif. Pemprov juga menyebut seluruh tahapan seleksi mengikuti aturan yang berlaku serta standar dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP.
Klarifikasi itu disampaikan untuk meredam tudingan bahwa ada manipulasi dalam proses seleksi. Meski begitu, penjelasan resmi tersebut belum sepenuhnya menghentikan perdebatan yang sudah terlanjur meluas.
Seleksi disebut melibatkan tim pusat
Pemprov Sulsel juga menjelaskan bahwa proses seleksi tidak berjalan sepihak di daerah. Tahapan penilaian disebut mendapat pendampingan dari tim pusat, sehingga keputusan akhir diklaim lahir dari hasil kolektif.
Penjelasan ini menjadi bagian penting dalam bantahan pemerintah daerah terhadap tudingan kecurangan. Namun, publik masih menunggu rincian lebih lanjut agar mekanisme penilaian bisa dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kecurigaan baru.
Ramainya polemik ini membuat sejumlah pihak mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi Paskibraka di daerah. Transparansi penilaian dinilai penting agar proses serupa tidak kembali memunculkan tanda tanya di kemudian hari.
Source: www.viva.co.id
