Pelemahan rupiah kembali menjadi sorotan ketika tekanan dari pasar global belum juga mereda. Di tengah kondisi itu, pemerintah menegaskan bahwa pergerakan mata uang Garuda bukan hasil rekayasa, melainkan cerminan dari gejolak eksternal yang juga dirasakan banyak negara di kawasan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah anggapan bahwa Indonesia sengaja melemahkan rupiah demi menjaga daya saing ekspor. Ia menekankan tuduhan manipulasi kurs yang sempat diarahkan Amerika Serikat tidak tepat ditujukan kepada Indonesia.
Dalam acara Roundtable Menakar Denyut Ekonomi di Tengah Gejolak Global di Jakarta Selatan, Airlangga menyatakan Indonesia tidak termasuk negara yang dituding melakukan manipulasi mata uang. Ia menegaskan pemerintah tidak mengambil langkah untuk sengaja menekan nilai rupiah demi keuntungan dagang.
Airlangga juga menilai pelemahan rupiah perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas. Menurut dia, kondisi saat ini lebih banyak dipengaruhi arus pasar global dan bukan kebijakan yang diarahkan untuk melemahkan mata uang nasional.
Tekanan kawasan ikut membebani rupiah
Airlangga menyebut pelemahan rupiah tidak berdiri sendiri karena banyak mata uang Asia bergerak dalam arah serupa. Ia bahkan mencontohkan Jepang yang juga ikut merasakan tekanan di tengah kondisi pasar yang belum stabil.
Pandangan itu sejalan dengan penjelasan bahwa pemerintah memilih bersikap hati-hati dalam merespons situasi. Langkah yang ditempuh bukan untuk melawan sentimen pasar secara agresif, melainkan menjaga agar dampaknya tidak menjalar ke ekonomi domestik.
Di tengah gejolak seperti ini, pemerintah dinilai lebih perlu menjaga stabilitas daripada memaksa rupiah bergerak berlawanan dengan arah pasar. Sikap tersebut sekaligus memperjelas bahwa pelemahan mata uang tidak otomatis identik dengan kebijakan untuk manipulasi kurs.
Data BI dan pasar menunjukkan pola yang searah
Dari sisi bank sentral, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti sebelumnya menyampaikan bahwa rupiah masih bergerak sejalan dengan mata uang regional. Ia mengatakan pelemahan rupiah secara year-to-date mencapai 3,54 persen.
Destry menilai tekanan itu muncul di tengah tingginya ketidakpastian pasar global. Dengan demikian, pelemahan rupiah lebih cocok dibaca sebagai bagian dari pergerakan kawasan, bukan kasus tunggal yang berdiri sendiri.
Data pasar juga menunjukkan rupiah masih berada dalam tekanan. Refinitiv mencatat rupiah ditutup melemah 0,15 persen ke level Rp17.210 per dolar AS pada perdagangan Selasa, sementara Bloomberg sempat menunjukkan dolar AS menyentuh Rp17.239 atau naik 28 poin.
Faktor eksternal masih dominan menekan pasar
Selain sentimen kawasan, tekanan rupiah juga dikaitkan dengan ketegangan geopolitik. Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menilai kebuntuan penyelesaian konflik antara Iran dan Amerika Serikat ikut menjadi pemicu pelemahan mata uang Garuda.
Ibrahim menjelaskan bahwa situasi di Timur Tengah berdampak pada jalur energi penting di Selat Hormuz. Ia menyebut penutupan sebagian jalur tersebut mendorong harga minyak mentah Brent naik di atas US$108 per barel dan menambah kekhawatiran pasar.
“Upaya untuk mengakhiri perang AS-Iran tampaknya terhenti, dengan jalur air penting Selat Hormuz masih sebagian besar tertutup,” ujar Ibrahim. Ia menambahkan bahwa jalur itu biasanya membawa pasokan setara sekitar 20 persen konsumsi minyak dan gas global.
Pasar masih menunggu arah The Fed
Di sisi lain, pasar juga mencermati sinyal kebijakan dari Bank Sentral AS atau The Fed. Dalam situasi ketika minat terhadap aset aman meningkat, indeks dolar AS atau DXY tercatat menguat 0,20 persen ke level 98,689.
Ibrahim memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga dalam pertemuan berikutnya. Jika skenario itu terjadi, kekuatan dolar berpeluang tetap bertahan dan tekanan terhadap rupiah masih sulit mereda.
Kombinasi antara penguatan dolar, ketidakpastian global, dan tekanan geopolitik membuat rupiah tetap rentan bergerak fluktuatif. Dalam kondisi tersebut, penegasan Airlangga menjadi penting untuk memastikan bahwa pelemahan rupiah dipahami sebagai bagian dari arus eksternal yang lebih luas, bukan sebagai hasil kebijakan manipulatif dari pemerintah.
