Perdebatan soal BBM nonsubsidi tidak lagi semata-mata soal harga di SPBU. Kenaikan tarif pada produk tertentu kini ikut dibaca sebagai ujian bagi keseimbangan antara perlindungan APBN dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi yang belum mereda.
Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga agar subsidi tetap mengalir ke kelompok yang paling membutuhkan. Di sisi lain, masyarakat khawatir penyesuaian harga itu akan merambat ke ongkos logistik, pangan, dan biaya hidup harian yang sudah lebih dulu tertekan.
Peran negara dan pasar dibedakan lebih tegas
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM tertentu berjalan sesuai pembagian peran antara negara dan pasar. Pemerintah memusatkan perlindungan pada BBM bersubsidi, sedangkan BBM nonsubsidi mengikuti fluktuasi harga minyak dunia sesuai regulasi kementerian tahun 2022.
Dari sudut pandang pemerintah, kebijakan itu dianggap lebih tepat karena produk seperti Pertamax Turbo dan diesel berkualitas tinggi lebih banyak digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih baik. Dengan begitu, subsidi negara dinilai tidak semestinya ikut menopang konsumsi kelompok yang sebenarnya masih mampu membayar harga pasar.
Tekanan fiskal ikut membesar saat harga minyak dunia naik
Latar belakang kebijakan ini tidak lepas dari kondisi global yang belum stabil. Harga minyak mentah bergerak di atas asumsi fiskal banyak negara, termasuk Indonesia, setelah jalur logistik penting seperti Selat Hormuz terganggu.
Situasi tersebut membuat ruang gerak pemerintah makin sempit, karena mempertahankan harga lama bisa menambah beban anggaran. Dalam kerangka itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dipandang sebagai cara menjaga agar APBN tidak semakin tergerus oleh biaya energi yang bergerak naik.
Kekhawatiran dampak berantai tetap kuat
Meski alasan fiskal cukup masuk akal, dampaknya di lapangan tidak sesederhana angka-angka anggaran. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung penyesuaian harga sebagai langkah antisipatif di tengah lonjakan harga minyak global, karena biaya impor minyak yang melonjak tajam dinilai bisa mengganggu keberlanjutan keuangan negara.
JK juga mengingatkan bahwa jika harga impor naik setara Rp 10.000 per liter, risiko defisit anggaran bisa semakin melebar. Namun, kekhawatiran lain datang dari arah yang berbeda, yakni dari potensi kenaikan biaya hidup yang akhirnya kembali ditanggung masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai kenaikan BBM nonsubsidi bisa memicu efek domino. Biaya logistik dan pangan berpotensi ikut naik, lalu beban itu menyebar ke konsumen luas, termasuk kelas menengah yang kerap paling rentan saat daya beli menurun.
Risiko perpindahan ke BBM subsidi perlu diwaspadai
Dampak lain yang juga disorot adalah kemungkinan konsumen beralih dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi demi menghemat pengeluaran. Jika peralihan ini terjadi besar-besaran, antrean di SPBU bisa memanjang dan stok subsidi berisiko lebih cepat habis.
Dalam kondisi seperti itu, kelompok mampu dan kelompok rentan bisa sama-sama berebut kuota yang terbatas. Mufti menekankan bahwa tanpa data penerima yang akurat dan pengawasan distribusi yang ketat, subsidi rawan kembali salah sasaran.
Masalah ini menjadi lebih rumit di daerah yang akses BBM subsidinya tidak merata. Saat inflasi pangan masih menekan, gangguan pasokan bahan bakar dapat menghambat mobilitas serta mata pencaharian masyarakat kecil.
Dorongan reformasi subsidi dan pengawasan digital
Perdebatan soal harga BBM nonsubsidi juga membuka kembali pertanyaan tentang besarnya beban subsidi energi. Dalam referensi disebutkan alokasi subsidi energi Indonesia pada 2025 mencapai Rp 281,6 triliun, dan angkanya diproyeksikan terus meningkat jika reformasi struktural tidak dilakukan.
Karena itu, digitalisasi distribusi energi dinilai penting untuk menekan kebocoran. Sistem pemantauan real-time berbasis kecerdasan buatan, termasuk command center yang terhubung ke nosel SPBU, disebut bisa membantu memastikan BBM subsidi benar-benar sampai ke penerima yang berhak.
Integrasi data kependudukan juga dianggap krusial agar penyaluran lebih presisi. Dengan pengawasan yang lebih rapi, beban APBN bisa diarahkan lebih tepat tanpa memunculkan kelangkaan baru di lapangan.
Pelajaran dari negara lain dan posisinya bagi Indonesia
Perbandingan dengan negara tetangga menunjukkan bahwa harga BBM di Indonesia masih relatif kompetitif, meski tekanannya tetap besar. Di Singapura, harga bensin RON 95 disebut berada di kisaran Rp 57.000 per liter, sedangkan di Thailand sekitar Rp 20.000 hingga Rp 23.000 per liter.
Malaysia memberi contoh berbeda karena masih mensubsidi RON 95 hingga sekitar Rp 7.000 – Rp 8.000 per liter, tetapi mulai memperketat subsidi melalui bantuan tunai langsung. Pola itu memperlihatkan bahwa penyesuaian harga sering kali perlu dibarengi perlindungan sosial yang lebih terarah agar gejolak di masyarakat tidak membesar.
Sejumlah catatan dari pakar energi internasional juga menyoroti transparansi reformasi subsidi, realokasi anggaran ke energi rendah karbon, efisiensi transportasi publik berbasis listrik, dan penguatan logistik digital. Dalam konteks Indonesia, kebijakan BBM nonsubsidi yang naik tampak menjadi bagian dari penataan fiskal yang lebih luas, sambil tetap menguji kemampuan negara menjaga daya tahan masyarakat di tengah badai ekonomi.
