Pemerintah memastikan pelayanan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berjalan normal meski kursi wakil menteri kini kosong. Koordinasi sudah dilakukan agar tugas harian kementerian tetap bisa dijalankan oleh menteri, sehingga masyarakat tidak merasakan gangguan layanan.
Langkah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Silmy Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemberhentian dilakukan segera setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka, dan pemerintah menempatkan keputusan itu sebagai bagian dari sikap tegas terhadap korupsi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa surat pemberhentian telah ditandatangani Presiden pada sore hari di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil begitu status hukum Silmy berubah.
Prasetyo juga menekankan bahwa Presiden Prabowo berulang kali menunjukkan sikap keras terhadap korupsi. Karena itu, pemberhentian pejabat yang tersangkut perkara hukum dipandang sebagai wujud nyata dari komitmen menjaga integritas pemerintahan.
Di sisi lain, pemerintah ingin memastikan pesan antikorupsi tidak berhenti pada pernyataan. Langkah terhadap Silmy diposisikan sebagai bentuk konsistensi dalam mendukung proses hukum yang sedang berjalan, tanpa mengganggu kerja lembaga negara.
Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Sikap itu disampaikan bersamaan dengan keputusan pemberhentian, sehingga proses hukum tetap dibiarkan berjalan sesuai mekanismenya.
Prasetyo menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa yang menimpa Silmy Karim. Namun, pemerintah tetap menghormati penyidikan yang berlangsung dan tidak mengambil langkah yang dapat mengganggu jalannya penegakan hukum.
Pemerintah juga memberi apresiasi kepada aparat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi. Prasetyo menyebut kejaksaan, kepolisian, dan KPK telah berperan dalam upaya bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dari perilaku koruptif.
Sementara itu, pengganti Silmy Karim belum ditetapkan. Pemerintah belum menganggap kekosongan jabatan wakil menteri sebagai hal yang mendesak, karena tugas operasional kementerian masih dapat dijalankan oleh menteri.
Dengan langkah cepat ini, kabinet Prabowo menunjukkan bahwa jabatan publik tidak kebal dari konsekuensi ketika tersangkut perkara korupsi. Pada saat yang sama, pemerintah berusaha menjaga dua hal sekaligus, yaitu integritas kabinet dan kelancaran pelayanan publik.
Source: www.medcom.id
