Sorotan publik atas biaya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berhenti pada soal selisih anggaran. Yang lebih banyak dibahas justru tuntutan agar rincian penggunaan dana perjalanan dibuka lebih jelas sehingga publik bisa menilai akuntabilitasnya.
Pemicunya adalah penjelasan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai mekanisme pembiayaan lawatan Presiden. Melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Senin, 1 Juni 2026, Teddy menyampaikan bahwa kelebihan biaya di luar anggaran negara akan ditanggung pribadi oleh Presiden Prabowo.
Kelebihan biaya disebut dibayar pribadi
Teddy menegaskan bahwa penjelasan soal pembiayaan ini sudah pernah disampaikan beberapa kali. Dalam video yang diunggah akun tersebut, ia mengatakan bahwa setiap biaya yang melampaui anggaran yang disiapkan negara tidak dibebankan ke APBN, melainkan dibayar langsung oleh Presiden Prabowo.
Pernyataan itu semula dimaksudkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai beban anggaran negara. Pemerintah juga memosisikannya sebagai bentuk efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan luar negeri.
Namun, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya meredakan perhatian publik. Di ruang digital, pembahasan bergeser dari siapa yang menanggung selisih biaya menjadi seberapa terbuka pemerintah menjelaskan rincian perjalanan itu sendiri.
Jumlah rombongan ikut jadi sorotan
Selain soal biaya, Teddy juga menyinggung jumlah rombongan yang mendampingi Presiden dalam lawatan luar negeri. Ia menyebut jumlah delegasi pada pemerintahan terdahulu pernah mencapai lebih dari 120 orang dalam satu kunjungan.
Pada masa Presiden Prabowo, jumlah itu diklaim turun jauh menjadi sekitar 40 sampai 50 orang. Menurut Teddy, pemangkasan rombongan sudah dikenal luas dan menjadi bagian dari langkah efisiensi yang ditempuh pemerintah.
Pengurangan jumlah delegasi disebut membantu menekan biaya perjalanan. Meski begitu, sebagian pihak di media sosial tetap mempertanyakan apakah penghematan dari rombongan yang lebih kecil sudah cukup jika frekuensi kunjungan tetap berlangsung.
Publik mendorong rincian anggaran dibuka
Respons warganet muncul cepat setelah pernyataan Teddy beredar. Banyak komentar menyoroti bahwa persoalan utama bukan hanya besaran selisih biaya, tetapi juga keterbukaan data yang menyertai perjalanan luar negeri Presiden.
Sejumlah pengguna media sosial meminta pemerintah membuka rincian anggaran perjalanan dinas Presiden secara lebih jelas dan mudah diaudit. Bagi mereka, transparansi diperlukan agar publik dapat menilai efektivitas dan akuntabilitas setiap lawatan luar negeri.
Ada juga yang mempertanyakan makna penggunaan dana pribadi untuk menutup kelebihan biaya. Mereka menilai sumber pendanaan tetap perlu dijelaskan secara rinci supaya tidak menimbulkan pertanyaan baru mengenai akuntabilitas.
Transparansi menjadi titik tekanan
Di tengah perdebatan itu, isu transparansi menjadi pusat perhatian. Banyak komentar menekankan perlunya data yang terbuka agar masyarakat mengetahui komponen biaya dalam setiap perjalanan luar negeri Presiden.
Penjelasan bahwa kelebihan biaya ditanggung pribadi belum sepenuhnya menghapus kritik yang muncul. Bagi sebagian publik, rincian anggaran, akurasi data, dan efektivitas kunjungan tetap harus dipublikasikan agar penilaian terhadap perjalanan luar negeri tidak berhenti pada klaim efisiensi.
Perdebatan soal lawatan luar negeri Presiden Prabowo pun masih berlanjut di media sosial. Sebagian masyarakat melihat kunjungan itu penting untuk diplomasi dan kerja sama internasional, sementara yang lain tetap menuntut penjelasan lebih terbuka mengenai biaya, akuntabilitas, dan dampak dari setiap perjalanan tersebut.
Source: www.suara.com-
-
-
-
