Hubungan politik Sara Duterte dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. semakin jauh dari kata harmonis setelah Komite Kehakiman DPR Filipina menilai ada bukti yang cukup untuk melanjutkan pemakzulan terhadapnya. Keputusan di tingkat komite ini membuat posisi wakil presiden Filipina itu masuk ke tahap yang lebih berat, karena pembahasan berikutnya akan bergerak ke sidang pleno DPR saat Kongres kembali bersidang bulan depan.
Jika proses itu terus berjalan, pengaduan pemakzulan harus mengantongi dukungan minimal sepertiga anggota DPR sebelum bisa diteruskan ke Senat. Dari sana, peluang pencopotan jabatan hingga larangan berpolitik seumur hidup terbuka dalam skenario terburuk.
Dukungan bulat di tingkat komite
Di Komite Kehakiman, seluruh 53 anggota memberikan suara setuju bahwa ada dasar yang cukup untuk melanjutkan kasus itu. Hasil bulat ini menunjukkan bahwa dorongan politik terhadap Sara Duterte kini sudah berada di fase yang lebih serius dibanding sebelumnya.
Bagi kubu pendukung pemakzulan, keputusan komite menjadi sinyal bahwa tuduhan yang diajukan tidak berhenti pada tekanan politik biasa. Langkah selanjutnya kini bergantung pada dinamika di DPR secara keseluruhan, yang akan menentukan apakah proses ini benar-benar berlanjut ke tahap berikutnya.
Tuduhan yang membayangi Sara Duterte
Pemakzulan terhadap Sara Duterte didorong oleh kelompok masyarakat sipil dan organisasi sayap kiri. Mereka menuduhnya menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, serta mengancam keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya.
Sejumlah tuduhan itu menambah tekanan pada keluarga Duterte yang sudah lebih dulu berada di bawah sorotan. Ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, juga sedang bersiap menghadapi persidangan di Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag terkait ribuan kasus pembunuhan dalam kebijakan perang melawan narkoba.
Serangan politik yang berdampak luas
Kondisi tersebut membuat keluarga Duterte menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus, yakni politik domestik dan proses hukum internasional. Situasi ini ikut memperkuat pandangan bahwa dinasti politik paling berpengaruh di Filipina sedang memasuki masa yang sangat sulit.
Sara Duterte sendiri menolak semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Melalui pengacaranya, ia menyebut proses pemakzulan itu bermuatan politik dan tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Pihaknya juga menilai komite telah melampaui batas pengaduan yang seharusnya diverifikasi. Dalam pernyataannya, kubu Duterte menyebut temuan bukti yang cukup itu bukan kejutan, tetapi tetap dianggap tidak sah secara prosedural.
Retaknya hubungan dengan Marcos
Kasus ini juga menegaskan semakin renggangnya hubungan Sara Duterte dan Ferdinand Marcos Jr. Keduanya sebelumnya berpasangan dalam pemilu 2022 dan menang besar, tetapi kedekatan itu tidak bertahan lama.
Di tengah masa jabatan Marcos yang hanya satu periode menurut konstitusi, Sara Duterte sempat dipandang sebagai salah satu tokoh terkuat untuk pemilihan presiden 2028. Pada Februari lalu, ia bahkan menyatakan niat untuk maju dan sempat meminta maaf karena pernah mendukung Marcos.
Dari sudut pandang politik, perkembangan ini bukan sekadar soal posisi pribadi Sara Duterte. Jika kasus pemakzulan terus naik dan mendapat dukungan yang cukup di DPR, dampaknya bisa memukul peluangnya dalam perebutan kekuasaan nasional berikutnya.
Bukan pertama kalinya menghadapi ancaman serupa
Ini juga bukan upaya pemakzulan pertama yang dihadapi Sara Duterte. Sebelumnya, langkah serupa pernah ditolak Mahkamah Agung pada Juli tahun lalu karena dianggap cacat prosedur.
Presiden Marcos juga pernah lolos dari upaya pemakzulan terpisah pada Februari setelah mayoritas sekutunya di Kongres menolak langkah tersebut. Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa proses pemakzulan di Filipina sangat ditentukan oleh keseimbangan kekuatan politik di legislatif.
Jika proses terhadap Sara Duterte berlanjut hingga putusan akhir, ia berpotensi menjadi pejabat tinggi kedua di Filipina yang dimakzulkan setelah mantan Presiden Joseph Estrada pada 2001. Sejumlah pejabat lain memang pernah menghadapi proses serupa, tetapi tidak semuanya berakhir pada vonis akhir, sementara mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona tercatat sebagai satu-satunya yang dinyatakan bersalah.
Source: www.cnbcindonesia.com-
-
-
-
