Penertiban dapur menjadi salah satu penanda bahwa program Makan Bergizi Gratis mulai memasuki fase pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah menutup 3.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena tidak sesuai ketentuan, di tengah program yang terus meluas dan menyentuh jutaan penerima manfaat setiap hari.
Langkah itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan sasaran, tetapi juga pada mutu pelaksanaan di lapangan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengawasan tidak boleh longgar karena MBG harus berjalan dengan standar yang baik.
Skala program yang besar membuat pengawasan menjadi kebutuhan mendesak. Prabowo menyebut MBG kini telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari, sehingga setiap kelemahan pengelolaan dapur berpotensi berdampak luas.
Dari jumlah penerima itu, program ini mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil. Dengan cakupan sebesar itu, disiplin pelaksana dan kerapian pengelolaan dapur menjadi bagian penting agar layanan tetap terjaga.
Prabowo menyampaikan sikap tersebut dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan MBG dikelola asal-asalan, dan setiap dapur yang melanggar aturan harus segera ditindak.
Penutupan ribuan dapur SPPG memperlihatkan bahwa evaluasi besar sedang berjalan. Pemerintah ingin memastikan dapur sebagai bagian penting dari distribusi makanan bergizi tetap memenuhi standar yang ditetapkan.
Pengawasan juga tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Prabowo meminta pejabat daerah, anggota DPR, dan bupati di berbagai wilayah ikut memeriksa dapur MBG serta segera melapor jika menemukan pelanggaran di lapangan.
Instruksi itu menandakan pemerintah ingin memperluas kontrol agar masalah bisa lebih cepat terdeteksi. Koreksi diharapkan dapat dilakukan sebelum kekurangan program meluas dan mengganggu layanan kepada penerima manfaat.
Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan perluasan sasaran program ke kelompok lain yang membutuhkan. Prabowo menyebut sekitar 500.000 lansia yang hidup sebatang kara dan membutuhkan bantuan pangan akan ikut menerima MBG.
Perluasan tersebut menambah dimensi baru pada program yang selama ini menyasar ibu dan anak. Prabowo menegaskan langkah itu sejalan dengan amanat konstitusi agar negara hadir mengurus masyarakat miskin.
Di tengah perluasan penerima manfaat, pemerintah tampak menaruh perhatian besar pada kualitas pelaksanaan. Penutupan dapur SPPG dan dorongan untuk pengawasan yang lebih rapat menunjukkan bahwa mutu layanan menjadi syarat utama agar MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal.
Source: www.beritasatu.com-
-
-
-
