Krisis iklim tidak lagi sekadar soal cuaca yang berubah, tetapi juga soal siapa yang paling dulu merasakan akibatnya. Dalam situasi bencana, perempuan muncul sebagai kelompok yang menanggung risiko lebih besar, sementara akses kesehatan justru sering rapuh saat paling dibutuhkan.
Data yang dikutip CARE Indonesia dari BNPB menunjukkan perempuan memiliki risiko 14 kali lebih besar menjadi korban bencana dibandingkan laki-laki. Angka itu menegaskan bahwa perlindungan belum berjalan setara, terutama ketika banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem makin sering mengganggu kehidupan sehari-hari.
Risiko yang tidak sama di setiap daerah
Dampak krisis iklim juga tidak menyerang semua wilayah dengan pola yang sama. Penelitian kolaboratif Universitas Indonesia, Monash University, dan The University of Melbourne menunjukkan bahwa kondisi geografis sangat menentukan ancaman yang dihadapi masyarakat.
Peneliti utama dari UI, Dr. Ns. Suryane Sulistiana Susanti, menyebut Marunda dan Pekalongan sebagai wilayah yang kerap menghadapi banjir. Di sisi lain, daerah di Indonesia timur lebih rentan terhadap kekeringan sehingga tantangan kesehatannya ikut berbeda.
Perbedaan risiko ini membuat respons kebijakan tidak bisa disamaratakan. Daerah rawan banjir membutuhkan pendekatan yang berbeda dari wilayah yang berhadapan dengan kekeringan berkepanjangan.
Beban yang sudah ada sebelum bencana datang
Kerentanan perempuan tidak hanya terlihat ketika evakuasi atau masa tanggap darurat berlangsung. Dalam kondisi sehari-hari, perempuan kerap memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kesehatan keluarga, tetapi akses mereka terhadap layanan yang melindungi justru sering terpinggirkan.
Situasi itu membuat krisis iklim membawa dampak yang berlapis. Risiko kesehatan meningkat, sementara kemampuan untuk pulih dari bencana menurun karena dukungan sosial dan layanan dasar belum memadai.
Ketika fasilitas kesehatan tidak kuat, kelompok yang paling rentan akan lebih sulit memperoleh pertolongan tepat waktu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah kesehatan, bencana, dan perlindungan sosial saling berkaitan erat.
Ketahanan kesehatan harus ikut diperkuat
Di tengah ancaman yang makin kompleks, sektor kesehatan dituntut bekerja lebih kuat daripada sekadar menangani orang yang sedang sakit. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dr. Anas Ma’ruf menilai penguatan kesehatan perlu dilakukan lewat kerja sama lintas pihak.
Ia menekankan bahwa kesehatan tidak cukup dipahami hanya sebagai urusan adaptasi. Sektor ini juga punya peran penting dalam mitigasi, mulai dari fasilitas layanan sampai intervensi di tingkat desa.
Penguatan di level dasar menjadi penting karena dampak kesehatan akibat krisis iklim paling cepat terasa di lapangan. Karena itu, layanan yang rapuh akan langsung memperbesar beban masyarakat yang sudah rentan.
Akses layanan harus lebih menyentuh perempuan
Dokter sekaligus praktisi Spesial Kesehatan Masyarakat dan Health & Wellbeing Partner AMAN Solution, Dr. Samuel J. Olam, menyoroti perlunya akses perawatan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Fokus utamanya perlu diarahkan ke kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak.
Pendekatan lintas sektor menjadi kebutuhan karena persoalan yang muncul tidak berhenti di layanan medis. Krisis iklim juga bersinggungan dengan informasi, perlindungan sosial, kesiapsiagaan bencana, dan kemampuan komunitas merespons keadaan darurat.
Karena itu, perlindungan bagi perempuan tidak bisa berdiri sendiri. Respons yang efektif perlu menghubungkan sistem kesehatan, kebijakan bencana, dan dukungan sosial dalam satu jalur kerja yang saling menguatkan.
Sejumlah kebutuhan mendesak terlihat dari kondisi ini, mulai dari kemudahan akses layanan kesehatan bagi perempuan hingga penguatan fasilitas kesehatan di tingkat desa. Respons bencana juga perlu menyesuaikan karakteristik wilayah, sambil memastikan perempuan masuk dalam prioritas perlindungan saat keadaan darurat terjadi.
Source: www.suara.com
