Desakan agar pemerintah Thailand mengubah arah kebijakan kendaraan listrik kini makin kuat. Lebih dari 10 asosiasi otomotif menilai arus impor EV utuh dari China sudah memberi tekanan langsung pada produsen lokal dan pemasok komponen di dalam negeri.
Koalisi industri itu tidak hanya berbicara soal tarif. Mereka melihat persoalan ini sebagai ancaman terhadap lapangan kerja, keberlanjutan produksi, dan rantai pasok otomotif yang selama ini dibangun di Thailand.
Tekanan harga dari impor
Electric Vehicle Association of Thailand, Thai Auto-Parts Manufacturers Association, dan kelompok industri lain yang mewakili lebih dari 1.500 pelaku industri menyampaikan proposal darurat kepada pemerintah pada 14 Mei. Dalam pandangan mereka, situasi saat ini sudah masuk kategori “krisis paling serius” ketika Thailand mempercepat adopsi kendaraan listrik.
Alasan utama yang mereka sorot adalah biaya produksi. Koalisi menilai membuat kendaraan di Thailand kini sekitar 30-40 persen lebih mahal dibanding mengimpor mobil serupa dari China.
Selisih harga itu dianggap membuat produsen lokal berada dalam posisi yang makin sulit. Pemasok komponen juga ikut terdampak karena daya saing mereka menyusut di tengah derasnya kendaraan listrik impor utuh.
Usulan pajak dan perlindungan pasar
Untuk mengurangi ketimpangan itu, koalisi meminta pajak cukai EV impor utuh atau CBU dinaikkan menjadi minimal 32 persen. Mereka menilai angka tersebut akan menciptakan selisih 30 poin persentase dibanding EV produksi lokal yang saat ini hanya dikenakan pajak cukai 2 persen.
Menurut koalisi, kebijakan seperti itu diperlukan agar mobil impor utuh tidak punya keunggulan harga yang terlalu besar. Mereka menegaskan bahwa dorongan untuk mempercepat EV seharusnya tidak merusak basis manufaktur yang sudah ada.
Bagi mereka, perlindungan tambahan bukan sekadar soal bisnis. Kebijakan itu dipandang penting agar transisi ke kendaraan listrik tetap berjalan tanpa menghantam industri lokal secara langsung.
Skema kuota bagi perusahaan yang produksi di Thailand
Selain kenaikan pajak, koalisi juga mengajukan skema kuota impor yang dikaitkan dengan produksi lokal. Model ini dirancang supaya perusahaan yang benar-benar berinvestasi di Thailand masih memiliki ruang untuk mengimpor EV CBU.
Dalam proposal itu, perusahaan yang memproduksi di Thailand tetap boleh mengimpor EV CBU dengan tarif cukai rendah 10 persen. Namun kuota impor tersebut dibatasi maksimal 10 persen dari total volume produksi masing-masing perusahaan.
Koalisi juga meminta aturan kandungan lokal sebesar 80 persen. Mereka ingin ada metode perhitungan baru agar celah aturan bisa ditutup, termasuk pada aspek keuntungan perusahaan dan biaya tenaga kerja yang dinilai selama ini dapat melemahkan dukungan terhadap produsen komponen Thailand.
Kekhawatiran atas arah investasi ke depan
Tekanan ini muncul karena ada kekhawatiran pabrikan China akan kembali memilih jalur impor EV CBU ketimbang terus memproduksi di Thailand. Jika itu terjadi, manfaat investasi yang sebelumnya diharapkan dari gelombang kendaraan listrik bisa menyempit bagi industri lokal.
Koalisi melihat keadaan ini sebagai ujian bagi pemerintah Thailand. Di satu sisi, elektrifikasi perlu terus didorong, tetapi di sisi lain basis manufaktur dan para pemasok komponen di dalam negeri juga harus tetap bertahan.
Kini keputusan berada di tangan pemerintah Thailand. Opsi yang harus ditimbang tidak sederhana, karena menyangkut percepatan adopsi EV sekaligus daya tahan industri otomotif lokal yang sudah lama menjadi penopang banyak pekerjaan.
Source: www.cnnindonesia.com-
-
-
-
